DPR Tegur BMKG: Informasi Bencana Jangan Cuma Prakiraan, Harus Ada Lokasi dan Langkah Antisipasi

Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun meminta BMKG memperbaiki pola penyampaian informasi bencana agar lebih spesifik dan bisa langsung digunakan masyarakat untuk melakukan antisipasi. Menurut Boyman, informasi mengenai cuaca dan potensi bencana tidak cukup jika hanya berisi prakiraan umum tanpa menjelaskan lokasi serta langkah yang harus dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Boyman dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI bersama Sekretaris Utama BMKG dan Basarnas. Ia menilai fungsi dan tugas BMKG dalam mendukung mitigasi bencana masih belum maksimal.

"Yang ingin saya sampaikan ke BMKG, saya melihat fungsi dan tugas BMKG ini saya melihat belum maksimal, bukan optimal, tapi maksimal saja," kata Boyman dalam rapat tersebut.

Menurut Boyman, informasi BMKG seharusnya tidak berhenti pada pemberitahuan mengenai perubahan musim atau kondisi cuaca yang akan terjadi. Informasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi peringatan yang lebih konkret sehingga pemerintah daerah dan masyarakat bisa mengetahui risiko yang mungkin muncul di wilayah masing-masing.

"Jadi jangan hanya menyampaikan misalkan pada bulan ini ntar musim panas atau kalau bulan segini nanti musim hujan, maksud saya antisipasinya tidak ada," ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya informasi mengenai wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Boyman menilai penyampaian informasi secara umum akan menyulitkan masyarakat maupun pemerintah daerah menentukan langkah pencegahan yang sesuai.

Baca Juga: Prabowo Perintahkan BMKG-Badan Geologi Digabung, Puan Minta Jangan Gegabah

"Karena menurut saya selama ini, pertama, BMKG tidak menyampaikan daerah mana yang bakal terkena permasalahan bencana ini. Harus lokasinya bisa diberikan yang tepat gitu jangan secara umum," kata Boyman.

Selain lokasi, Boyman meminta informasi kebencanaan dilengkapi dengan langkah yang perlu dilakukan sebelum maupun ketika ancaman bencana muncul. Dengan begitu, peringatan dini tidak berhenti sebagai informasi, tetapi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di lapangan.

"Jadi jangan informasi saja, jadi harus jelas tepat lokasinya kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan kemudian akibat yang ditimbulkan dari bencana itu. Jadi kita belum dapat yang sifatnya yang komplet gitu," tuturnya.

Boyman juga menyoroti cara BMKG berkomunikasi dengan masyarakat. Ia meminta istilah teknis dalam informasi kebencanaan disederhanakan agar pesan mengenai risiko bencana dapat dipahami oleh masyarakat luas.

"Saya minta juga agar dalam memberikan informasi kepada masyarakat tidak usah menggunakan bahasa BMKG atau bahasa yang di-print dari komputer itu. Tidak semua masyarakat mengerti, harus pakai bahasa kita saja pakai bahasa yang gampang dimengerti sehingga masyarakat tahu apa yang akan terjadi," ujarnya.

Menurut dia, penggunaan bahasa yang mudah dipahami menjadi penting karena masyarakat merupakan salah satu pihak yang harus mengambil tindakan ketika peringatan bencana dikeluarkan. Semakin jelas informasi yang diterima, semakin mudah masyarakat memahami risiko dan menentukan langkah yang harus dilakukan.

Kritik tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan koordinasi antarlembaga dalam mitigasi bencana. Boyman meminta BMKG memperkuat sinergi dengan lembaga lain sehingga informasi yang dihasilkan dapat langsung digunakan untuk penanganan berbagai ancaman, termasuk kebakaran hutan dan lahan.

Pentingnya menerjemahkan informasi BMKG menjadi tindakan konkret sebelumnya juga menjadi perhatian sejumlah anggota DPR. Komisi V DPR mencatat BMKG memiliki peran dalam menyediakan informasi meteorologi, klimatologi, geofisika, serta sistem peringatan dini yang menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan bencana.

Dalam konteks karhutla, informasi mengenai cuaca dan potensi kekeringan dinilai perlu segera diteruskan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di wilayah rawan. Anggota Komisi V DPR sebelumnya juga meminta peringatan dini mengenai El Nino, kekeringan, dan risiko karhutla diterjemahkan menjadi tindakan pencegahan di lapangan.

Kebutuhan terhadap informasi yang cepat, akurat, dan dapat ditindaklanjuti semakin penting karena Indonesia menghadapi berbagai ancaman bencana, termasuk aktivitas gunung api. DPR juga menyoroti perlunya sistem informasi yang cepat agar masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat ketika terjadi peningkatan aktivitas vulkanik.

Karena itu, masukan Boyman pada dasarnya meminta informasi kebencanaan memiliki unsur yang lebih lengkap, mulai dari apa ancamannya, di mana wilayah terdampak, kapan potensi kejadian berlangsung, apa dampaknya, hingga tindakan yang harus dilakukan. Dengan pola komunikasi seperti itu, informasi BMKG diharapkan tidak hanya menjadi bahan prakiraan, tetapi benar-benar menjadi alat mitigasi yang bisa digunakan masyarakat dan pemerintah daerah.