BMKG Akui Bahasa Peringatan Bencana Masih Perlu Disederhanakan, Guswanto: Harus Pelan-pelan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengakui penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat masih perlu terus disederhanakan. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan perubahan dari bahasa teknis menuju bahasa publik tidak bisa dilakukan secara instan.

Guswanto menilai penggunaan bahasa yang mudah dipahami masyarakat merupakan bagian penting dari penyebarluasan informasi BMKG. Namun, proses tersebut harus menyesuaikan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.

"Jadi terkait penggunaan bahasa yang membumi tadi kami setuju. Cuma tidak bisa langsung seperti membalik telapak tangan. Jadi harus pelan-pelan," kata Guswanto seusai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Menurut Guswanto, BMKG selama ini telah memiliki sejumlah prinsip dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan ditargetkan harus akurat, cepat, mudah dipahami, serta memiliki jangkauan yang luas.

"Mudah dipahami itu artinya bahwa BMKG sebenarnya selama ini mendiseminasikan informasi sudah menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami orang awam," ujarnya.

Meski demikian, Guswanto mengakui menerjemahkan informasi teknis menjadi bahasa yang benar-benar membumi membutuhkan proses. Perbedaan karakter masyarakat dan wilayah membuat pendekatan komunikasi tidak bisa diseragamkan begitu saja.

Bahkan, BMKG mulai mencoba menerjemahkan informasi kebencanaan ke dalam bahasa lokal. Langkah tersebut dinilai penting agar pesan yang disampaikan tidak berhenti sebagai informasi teknis, tetapi benar-benar dipahami oleh masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.

"Namun memang butuh waktu karena kan perpindahan translation dari bahasa teknis menuju bahasa publik itu tergantung wilayahnya. Bahkan kita juga mencoba menerjemahkan ke dalam bahasa lokal," ungkap Guswanto.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Anggota Komisi V DPR Boyman Harun meminta BMKG menggunakan bahasa yang lebih sederhana ketika memberikan informasi terkait potensi bencana. Boyman menilai istilah teknis atau informasi yang terlalu menyerupai bahasa komputer tidak selalu dapat dipahami seluruh lapisan masyarakat.

"Saya minta juga agar dalam memberikan informasi kepada masyarakat tidak usah menggunakan bahasa BMKG atau bahasa yang di-print dari komputer itu. Tidak semua masyarakat mengerti, harus pakai bahasa kita saja, pakai bahasa yang gampang dimengerti, sehingga masyarakat tahu apa yang akan terjadi," kata Boyman.

Baca Juga: DPR Tegur BMKG: Informasi Bencana Jangan Cuma Prakiraan, Harus Ada Lokasi dan Langkah Antisipasi

Boyman juga meminta informasi BMKG tidak hanya berhenti pada pemberitahuan mengenai kondisi cuaca atau musim. Menurutnya, informasi tersebut harus dapat membantu masyarakat dan pemerintah melakukan antisipasi serta mitigasi sebelum bencana terjadi.

Ia mencontohkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membutuhkan informasi sebagai dasar untuk menentukan langkah pencegahan. Dengan informasi yang lebih mudah dipahami, masyarakat diharapkan dapat mengetahui potensi ancaman sekaligus tindakan yang perlu dilakukan.

Kritik tersebut kemudian menjadi perhatian BMKG dalam memperbaiki pola komunikasi kebencanaan. Guswanto menegaskan pihaknya sepakat bahwa informasi harus disampaikan dengan bahasa yang lebih mudah dicerna masyarakat, meski penerapannya dilakukan secara bertahap.

Persoalan yang disoroti Komisi V bukan semata-mata mengenai akurasi informasi BMKG. Tantangan lainnya adalah memastikan informasi teknis tersebut dapat diterjemahkan menjadi pesan yang cepat dipahami sehingga masyarakat mengetahui potensi ancaman dan dapat mengambil langkah antisipasi.