Inggris Ambil Langkah Baru Dukung Palestina, Perdagangan dari Permukiman Israel Terancam Dilarang

Inggris berencana menata ulang atau melakukan "reset" hubungan dengan Israel sekaligus mengambil langkah lebih aktif dalam mendukung Palestina. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband dijadwalkan mengumumkan kebijakan tersebut pada Selasa (8/9).

Salah satu kebijakan baru yang akan disampaikan Miliband adalah larangan perdagangan sejumlah barang dan jasa yang berasal dari permukiman Israel di wilayah Palestina. Larangan tersebut kemungkinan juga mencakup sejumlah jasa, termasuk pembiayaan dan periklanan yang berkaitan dengan permukiman.

Miliband juga akan menegaskan kembali dukungan Inggris terhadap solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Ia diperkirakan menyerukan perlindungan terhadap hak-hak warga Palestina sekaligus menegaskan kembali penghormatan terhadap hukum internasional.

Dalam pernyataannya kepada anggota parlemen, Miliband diperkirakan menggunakan bahasa lebih tegas untuk mengecam kondisi kemanusiaan yang dialami warga Palestina di Gaza. Pemerintah Inggris menilai perluasan permukiman Israel di Tepi Barat dapat mengancam prospek pembentukan negara Palestina.

Inggris secara resmi menganggap permukiman sipil Israel yang dibangun di wilayah yang direbut dalam perang 1967 sebagai ilegal menurut hukum internasional. Kebijakan larangan perdagangan tersebut juga sejalan dengan pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2024 yang menyatakan negara-negara tidak boleh membantu atau mendukung pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Pemerintah Inggris sebelumnya menilai larangan perdagangan produk dari permukiman sulit diterapkan karena adanya kesulitan membedakan produk yang berasal dari permukiman dan produk dari Israel. Namun, kebijakan baru tersebut akan membuat perdagangan dan investasi tertentu yang berkaitan dengan permukiman menjadi ilegal.

Total perdagangan barang dan jasa antara Inggris dan Israel mencapai sekitar 6 miliar poundsterling pada 2025. Dampak kebijakan tersebut terhadap hubungan ekonomi kedua negara masih akan bergantung pada respons pemerintah Israel.

Miliband sebelumnya menyatakan Israel memberlakukan pembatasan terhadap bantuan yang masuk ke Gaza dengan alasan keamanan. Pemerintah Israel membantah keras tuduhan tersebut, sementara Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich merespons laporan itu dengan menyerukan agar duta besar Inggris diusir.

"Usir duta besar Inggris malam ini juga!, " kata Smotrich. Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee juga mengecam pemerintahan Partai Buruh Inggris dan menuduh pemerintah Inggris diliputi kebencian terhadap Yahudi.

Di sisi lain, Amerika Serikat sebelumnya juga telah menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait pembangunan permukiman. Washington bahkan meminta Israel membongkar sejumlah permukiman yang dibangun tanpa izin yang diperlukan.

Baca Juga: Inggris Ingin Atur Ulang Hubungan dengan Israel, Pilih Lebih Pro-Palestina

Pemerintah Inggris menilai situasi di Tepi Barat semakin mendesak setelah Israel melanjutkan proyek permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem. Proyek tersebut dikhawatirkan dapat membagi Tepi Barat menjadi dua dan semakin menyulitkan pembentukan negara Palestina.

Langkah Miliband muncul setelah jajak pendapat yang dirilis The Guardian menunjukkan warga Inggris dari berbagai kubu politik mendukung pelarangan perdagangan dengan permukiman Israel dengan selisih lebih dari dua banding satu. Jajak pendapat Opinium yang diterbitkan oleh Dewan Eropa mencatat 46 persen warga Inggris mendukung larangan perdagangan barang dari permukiman Israel, sedangkan 18 persen menyatakan menolak kebijakan tersebut.