Rekening Massal 200 Juta Warga Bakal Diisi Rp50 Ribu, Pemerintah Siapkan Rp11 Triliun

Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening secara massal bagi lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia. Dalam program tersebut, setiap rekening akan mendapatkan dana pembukaan sebesar Rp50.000 dengan total anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp11 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran program tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah saat ini masih membahas mekanisme pelaksanaan agar pembukaan rekening dapat dilakukan secara bertahap.

"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp 11 T (triliun) lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Dengan target lebih dari 200 juta rekening dan dana pembukaan Rp50.000 untuk setiap rekening, program tersebut membutuhkan anggaran dalam jumlah besar. Namun, angka Rp11 triliun yang disebut Airlangga masih merupakan perkiraan berdasarkan jumlah masyarakat yang menjadi sasaran program.

Pemerintah juga belum menentukan apakah kebutuhan anggaran tersebut akan dibebankan sepenuhnya kepada APBN Tahun Anggaran 2026 atau APBN 2027. Keputusan tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan pemerintah sebelum program dijalankan.

Selain persoalan anggaran, pemerintah masih menyusun skema teknis pembukaan rekening. Airlangga mengatakan pembahasan dilakukan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menentukan mekanisme pelaksanaannya.

"Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK," terang Airlangga.

Pembukaan rekening tidak akan dilakukan sekaligus untuk seluruh masyarakat. Pemerintah berencana menjalankan program tersebut secara bertahap dengan target mulai berjalan sebelum akhir 2026.

Program rekening massal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Pemerintah berharap kepemilikan rekening dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah sebelumnya menyiapkan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai bank yang akan terlibat dalam pembukaan rekening secara massal. Kedua bank tersebut dipilih sebagai bagian dari upaya pemerintah menjangkau masyarakat dalam skala besar.

Pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan data kependudukan dalam pelaksanaan program tersebut. Sinkronisasi dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menjadi salah satu opsi yang tengah dibahas.

Pemanfaatan data kependudukan diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan proses pembukaan rekening dilakukan berdasarkan data masyarakat yang akurat. Skema tersebut juga masih harus diselaraskan dengan sistem perbankan serta ketentuan yang berlaku.

Dari sisi kebijakan, rekening massal diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan di Indonesia. Pemerintah juga berharap masyarakat yang sebelumnya belum memiliki rekening dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan.

Nominal Rp50.000 yang disiapkan untuk setiap rekening menjadi salah satu bagian penting dalam skema tersebut. Dana itu disebut sebagai dana pembukaan rekening, sehingga tidak tepat jika program tersebut disamakan dengan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Baca Juga: Airlangga Pribadi Kusman dan Kata-Kata yang Tak Sempat Diselesaikan

Besarnya target penerima membuat kebutuhan anggaran program menjadi perhatian. Jika jumlah masyarakat yang menjadi sasaran mencapai lebih dari 200 juta orang, pemerintah harus menyiapkan anggaran yang besar sekaligus memastikan mekanisme pembukaan rekening berjalan efektif.

Untuk saat ini, pemerintah masih berada pada tahap persiapan anggaran dan mekanisme pelaksanaan. Besaran final anggaran, pembagian pembiayaan berdasarkan tahun anggaran, serta tahapan pelaksanaan masih menunggu hasil pembahasan bersama BI dan OJK.

Program tersebut ditargetkan mulai berjalan sebelum akhir 2026. Jika terealisasi, pembukaan rekening secara massal akan menjadi salah satu program pemerintah dengan cakupan masyarakat terbesar sekaligus menjadi upaya memperluas akses warga terhadap sistem keuangan formal.