PDIP: Prabowo Tinggal Melihat Apakah Ada Sinyal Ketidakpuasan atau Kekecewaan dari AHY

Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Y Sitorus menilai ada satu hal yang perlu diperhatikan Presiden Prabowo Subianto dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut Deddy, perlu dilihat apakah pidato politius itu baru-baru ini mengandung sinyal ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Meski demikian, ia tidak ingin berspekulasi terlalu jauh mengenai maksud AHY. 

Baca Juga: AHY Berpotensi Jadi Wakilnya Prabowo, Hanya Terhalang Ambisi Jokowi

“Tinggal dilihat apakah ada sinyal-sinyal ketidakpuasan atau kekecewaan dari beliau atau partainya terhadap pengelolaan kekuasaan pemerintahan saat ini,” kata Deddy, dikutip Kamis (10/9/2026).

Menurut Deddy, untuk membaca apakah terdapat pesan khusus di balik pernyataan tersebut, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah komunikasi Prabowo dan AHY.

“Saya tidak berani menebak-nebak. Tinggal dicek seberapa sering dia sebagai menteri atau ketua umum parpol berkomunikasi atau berinteraksi dengan Prabowo,” ungkapnya.

Deddy melihat pidato politikus itu tidak tepat apabila hanya dipahami secara normatif. Secara substansi, pernyataan mengenai kekuasaan yang berbatas waktu memang merupakan prinsip yang dapat diterima dalam demokrasi.

Namun, posisi sosok itu sebagai ketua umum partai politik dan anggota pemerintahan membuat pernyataan tersebut dapat memiliki konteks politik tertentu.

“Menurut saya pernyataan dia 'bahwa kekuasaan tidak selamanya dan berbatas waktu' bisa ditafsir sebagai sesuatu yang normatif dan biasa saja. Kalau cara pandangnya normatif tentu tidak ada yang harus dipersoalkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa itu adalah pidato politik dan tentu punya konteks dan tujuan politik tertentu pula,” tutur Deddy.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan para pemegang kekuasaan bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu.

AHY menekankan bahwa prinsip tersebut harus menjadi pijakan dalam menjaga demokrasi Indonesia. Karena kekuasaan berasal dari rakyat, hak masyarakat untuk menentukan siapa yang dipilih maupun mencalonkan diri tidak boleh dihalangi.

Baca Juga: Pengakuan Roy Suryo Soal Motif di Balik Prapid Berjilid Kasus Ijazah Jokowi: Berapa Pun Rupiahnya...

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," kata AHY.