Prabowo Didesak Ganti Kapolri dan Panglima TNI: Dua Tokoh Ini Lahir Batin Hidup Mati demi Jokowi

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Ummat Amien Rais mempertanyakan keputusan belum adanya reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia secara khusus mempertanyakan kenapa presiden belum mengganti Kapolri dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Amien mengatakan bahwa dua sosok yang menempati jabatan itu saat ini telah hampir dua tahun memimpin dalam posisi terkait. Ia mendesak presiden mengevaluasi posisi kedua pimpinan institusi tersebut. Ia mengaitkan persoalan itu dengan loyalitas politik kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Alarm untuk Prabowo: Rakyat Sudah Menyimpulkan Ada 'Makar Besar' Disiapkan Jokowi, Bisa Seperti 1998

“Pertanyaan besar dan mendasar saya adalah mengapa presiden yang sudah hampir dua tahun berkuasa tidak berani mengganti Kapolri dan Panglima TNI,” tegas Amien, dikutip Kamis (10/9/2026).

Menurut Amien, persoalan tersebut menjadi penting di tengah kritiknya terhadap pengaruh politik Jokowi. Ia kemudian melontarkan penilaian keras terhadap dua pimpinan lembaga negara tersebut karena menurutnya, keduanya merupakan pendukung dari Jokowi.

“Dua tokoh kita ini menurut saya, ya saya bisa keliru, lahir batin hidup mati demi Jokowi,” kata Amien.

Amien kemudian mengarahkan kritiknya kepada Prabowo. Ia mempertanyakan apakah keputusan mempertahankan kedua tokoh itu berkaitan dengan hubungan politik antara pemerintahan saat ini dengan Jokowi.

Sebelumnya, Prabowo juga didesak untuk melakukan perombakan kabinet, salah satunya oleh Pengamat Politik Hendri Satrio. Ia meminta adanya pertimbangan perombakan kabinet demi memperbaiki kinerja dari pemerintah saat ini.

Menurut Hendri, pergantian menteri harus menjadi langkah pertama yang dilakukan apabila pemerintah ingin membenahi persoalan yang muncul di berbagai sektor.

“Ganti menterinya itu nomor satu. Di hukum, di ekonomi atau di politik, itu harus diganti semua,” kata Hendri.

Hendri sebelumnya mengidentifikasi tiga persoalan besar yang menurutnya tengah dihadapi pemerintahan saat ini, yakni ekonomi, hukum dan komunikasi.

Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup hanya ditangani melalui kebijakan baru. Menurutnya, kualitas orang-orang yang berada di balik pelaksanaan kebijakan juga perlu dievaluasi.

Baca Juga: Demokrat Ngamuk, Tuntut Golkar Minta Maaf Soal Tuduhan ke AHY: Jangan Saling Curiga dan Ambil...

“Saya menyebut tiga masalah besar di pemerintahan saat ini itu adalah ekonomi, hukum dan komunikasi,” ujarnya.