Ogah Tiru Jepang Pangkas PPN, Menkeu Purbaya Blak-blakan: Nanti Nambah Utang, Lu Pada Ribut!

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis ekspektasi publik mengenai kemungkinan pemerintah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hal ini disampaikannya merespons langkah agresif Pemerintah Jepang yang baru saja memangkas pajak konsumsi makanan menjadi 1 persen selama dua tahun mulai April 2027.

Purbaya menegaskan bahwa struktur dan kondisi ekonomi Indonesia tidak bisa disamakan dengan Jepang yang saat ini tengah berjuang memulihkan perlambatan pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, opsi pemangkasan PPN belum masuk dalam radar kebijakan fiskal Tanah Air.

"Belum, tapi saya akan lihat, saya monitor terus," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).

Dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan blak-blakan, Purbaya menjelaskan dilema berat di balik kebijakan pajak. Menurutnya, menurunkan tarif PPN sama saja dengan memangkas sumber pendapatan negara yang berujung pada melebarnya defisit APBN.

Jika defisit melebar, pemerintah harus mencari pinjaman baru. Kondisi inilah yang menurut Purbaya kerap memicu polemik di tengah masyarakat.

"Nggak bisa lah. Nanti kalau turun, saya dibilang defisitnya membesar, kan nggak segampang itu. Kalau saya sih maunya 0 (persen), tapi kalau 0 kita nggak punya duit, nanti lu pada ribut, utang semua," seloroh Purbaya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa strategi Indonesia dalam menjaga daya beli masyarakat berbeda dengan Jepang. Jika Jepang memilih meringankan pajak, Indonesia memilih instrumen penebalan subsidi dan bantuan sosial.

Purbaya mengingatkan bahwa jika penerimaan negara dari PPN dipangkas tanpa perhitungan matang di saat ekonomi belum sepenuhnya meroket, maka anggaran subsidi untuk rakyat kecil otomatis akan menjadi tumbal pemotongan.

"Kalau saya kurangi itu PPN segala macam tanpa perhitungan yang pas dan ekonominya belum pulih, ya cuma turun saja (penerimaannya). Saya nggak bisa kasih subsidi nanti tanpa melewati batas-batas (defisit) yang dianggap penting. Jadi, kita mesti timbang dengan hati-hati semuanya," pungkas sang Bendahara Negara