3 Pegawai Jayawijaya Tewas Saat Bertugas, DPR Desak Negara Perkuat Perlindungan Sipil

Keselamatan pegawai pemerintah yang bekerja di wilayah rawan konflik kembali menjadi sorotan setelah tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya, Papua Pegunungan, tewas ditembak. Komisi I DPR meminta pemerintah memperkuat deteksi dini dan perlindungan terhadap masyarakat sipil agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai serangan terhadap warga sipil harus menjadi perhatian serius negara. Menurutnya, semakin banyak masyarakat sipil yang menjadi sasaran, semakin mendesak pula kebutuhan untuk memperkuat sistem perlindungan di lapangan.

“Semakin banyak sasaran sipil, semakin kuat pula kebutuhan untuk meningkatkan deteksi dini dan perlindungan masyarakat. Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak,” tutur Sukamta kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah tiga pegawai Pemkab Jayawijaya menjadi korban penembakan saat melakukan perjalanan dinas. Mereka sedang menuju Distrik Muliama untuk meninjau pelaksanaan program cetak sawah ketika rombongan mereka diserang.

Rombongan pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya sebelumnya bergerak dari Wamena menuju lokasi kegiatan. Penembakan terjadi pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 15.53 WIT di wilayah Distrik Muliama dan menyebabkan tiga pegawai terkena tembakan.

Ketiga korban masing-masing berinisial AAM (35), AR (49), dan WB (24). AAM yang berprofesi sebagai dokter hewan dan AR yang menjabat Kepala Bidang Peternakan meninggal dunia akibat luka tembak, sementara WB sempat mendapat perawatan sebelum akhirnya meninggal.

Serangan tersebut menunjukkan risiko yang dihadapi pegawai pemerintah ketika harus menjalankan program pelayanan dan pembangunan di wilayah yang memiliki ancaman keamanan. Bagi DPR, aktivitas pemerintahan di lapangan tetap membutuhkan jaminan keselamatan agar pegawai dapat menjalankan tugas tanpa menjadi sasaran kekerasan.

Sukamta juga menyoroti pola serangan terhadap masyarakat sipil yang dinilainya dapat digunakan untuk menciptakan teror dan ketakutan. Ia menilai negara tidak boleh membiarkan strategi semacam itu berhasil memengaruhi kehidupan masyarakat.

“Ketika masyarakat sipil semakin sering dijadikan sasaran, ini menunjukkan bahwa teror dan rasa takut menjadi salah satu cara yang digunakan KKB untuk menunjukkan eksistensinya. Negara tidak boleh membiarkan strategi teror seperti ini berhasil,” sebutnya.

Karena itu, penguatan deteksi dini menjadi salah satu hal yang diminta DPR kepada pemerintah. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat potensi serangan terhadap warga maupun pegawai yang bertugas di daerah rawan teridentifikasi sebelum menimbulkan korban.

Di sisi lain, aparat masih mengejar para terduga pelaku penembakan. Polisi menyebut telah mengantongi ciri-ciri pelaku yang berdasarkan keterangan awal saksi diperkirakan berjumlah sekitar delapan orang.

Baca Juga: 3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya Tewas Ditembak KKB di Papua

Dalam olah TKP, polisi juga menemukan tiga selongsong peluru yang terdiri atas dua kaliber 5,56 milimeter dan satu kaliber 9 milimeter. Temuan tersebut menjadi barang bukti yang masih didalami bersama keterangan saksi untuk mengungkap rangkaian penembakan.

Dugaan awal aparat menyebut kelompok kriminal bersenjata dari wilayah Nduga terlibat dalam penembakan tersebut. Namun, identitas dan keterlibatan pelaku masih dalam proses penyelidikan sehingga pengusutan tetap berjalan.

Sukamta juga meminta pengusutan tidak berhenti pada pelaku yang berada di lokasi. Menurutnya, pihak yang merencanakan, memasok senjata, maupun memberikan dukungan terhadap serangan harus ikut diungkap agar penanganan kasus tidak hanya menyelesaikan persoalan di permukaan.

Persoalan Jayawijaya kini bukan hanya mengenai pengejaran pelaku. Pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk memastikan pegawai dan masyarakat sipil di wilayah rawan dapat menjalankan aktivitas dengan perlindungan yang lebih kuat.