Purbaya Bantah Isu Jual Beli Jabatan Rp100 Miliar di Kemenkeu

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa ,menepis isu jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut ia ungkapkan saat pelantikan Eselon II Kemenkeu, Kamis (10/9/2026). 

Ia mengaku heran dengan munculnya isu tersebut. Ia menegaskan bahwa proses pengisian maupun rotasi jabatan di Kemenkeu dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kecocokan pejabat terhadap posisi yang akan ditempati.

“Saya bingung dari mana isu itu keluar. Jangan-jangan Pak Sekian ngumpulin sendiri. Tapi saya tanya dia, enggak ada. Itu rumor saja,” kata Purbaya. 

Menurut Purbaya, rotasi dan mutasi pejabat bukanlah tujuan akhir. Hal terpenting adalah perubahan kinerja setelah seorang pejabat ditempatkan di posisi baru serta kemampuannya menghadapi tantangan yang ada.

Purbaya menjelaskan, penilaian terhadap calon pejabat juga tidak dilakukan seorang diri. Ia meminta masukan dari pihak yang mengetahui secara langsung rekam jejak dan kinerja pejabat yang bersangkutan.

“Saya tanya orang lain cocok apa enggak. Jadi semuanya terlibat walaupun saya panggil sendiri-sendiri,” jelas Purbaya. 

Ia mengatakan, masukan tersebut penting karena dirinya tidak mungkin mengetahui seluruh prestasi dan karakter setiap pejabat di lingkungan Kemenkeu. Karena itu, penilaian turut mempertimbangkan pandangan atasan langsung maupun pihak yang paling dekat dengan pejabat tersebut.

Baca Juga: APBN Bayar Gaji Manajer Kopdes 2 Tahun, Purbaya Incar Balikannya: Untung Masuk Desa

Baca Juga: Minyak Dunia Naik, Bahlil Tahan BBM Subsidi, Purbaya Bilang Anggaran Masih Aman

“Kalau bagus ya naik, kalau enggak bagus ya tidak jadi,” tegas Purbaya.

Purbaya menegaskan proses tersebut merupakan bagian dari upaya menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Ia juga menyebut rotasi dan mutasi dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai yang dinilai baik agar dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar.

“Jadi ini betul-betul professional race,” pungkasnya dalam tepis isu jual beli jabatan.