AI Pemerintah Tak Boleh Asal Jadi, Komdigi Minta Sesuai Kondisi Daerah

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai kepercayaan publik menjadi salah satu tantangan utama pemerintah dalam menerapkan kecerdasan buatan (AI). Keberhasilan penggunaan AI di pemerintahan tidak cukup diukur dari kecanggihan teknologi atau kecepatan proses.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan penerapan AI harus memberikan perubahan nyata terhadap kualitas layanan publik. Teknologi tersebut juga harus mendukung pengambilan keputusan, memperluas akses secara adil, serta meningkatkan kualitas interaksi masyarakat dengan negara.

“Ukuran keberhasilan tersebut adalah layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, akses yang lebih adil, dan martabat yang lebih besar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan negara,” jelas Nezar di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menurut Nezar, karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam membuat penerapan AI membutuhkan penyesuaian. Teknologi yang berhasil digunakan di satu wilayah belum tentu memberikan hasil serupa di daerah lain.

Pemerintah, kata dia, perlu memastikan AI yang digunakan dapat menyesuaikan kondisi masyarakat di setiap wilayah. Adaptasi tersebut mencakup bahasa, norma, data, hingga pola kebutuhan masyarakat.

“Solusi yang berhasil di satu lingkungan mungkin tidak akan berhasil di lingkungan lain tanpa adaptasi yang cermat. Adopsi saja tidak cukup, adaptasi adalah hal yang terpenting. AI harus sesuai dengan bahasa lokal, norma lokal, data lokal, dan pola kebutuhan lokal,” tegasnya.

Nezar mengatakan AI memiliki potensi besar untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Namun, teknologi tersebut baru menghasilkan nilai publik apabila digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Janji AI sangat signifikan, tetapi janji saja bukanlah nilai publik. Nilai publik muncul ketika teknologi memenuhi kebutuhan manusia yang nyata, didukung oleh lembaga yang kompeten, diatur oleh perlindungan yang jelas, dan dibentuk melalui kolaborasi,” ujarnya.

Karena itu, penerapan AI di pemerintahan perlu didukung kelembagaan yang kompeten dan perlindungan yang jelas. Kolaborasi juga diperlukan agar pengembangan teknologi tidak berhenti pada inovasi, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Nezar menegaskan ukuran implementasi AI pemerintah pada akhirnya berada pada persepsi dan pengalaman warga. Pemerintah harus menunjukkan bahwa penggunaan AI mampu membuat layanan publik lebih responsif dan inklusif.

“Tolok ukur utama kecerdasan buatan dalam pemerintahan bukanlah seberapa canggih sistem tersebut tampak. Hal yang terpenting adalah apakah warga negara merasa pemerintah telah menjadi lebih mampu, responsif, inklusif, dan layak dipercaya,” pungkas Nezar.