Pengamat Blak-blakan: Kepercayaan Publik ke Jokowi Mulai Memudar, PSI Kena Dampaknya

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) turut berdampak pada elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dalam survei terbaru Poltracking Indonesia, elektabilitas PSI tercatat sebesar 2,3 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan perolehan suara partai berlambang gajah itu pada Pileg 2024 yang mencapai 2,81 persen.

Menurut Jamiluddin, hasil survei tersebut menjadi sinyal yang kurang menggembirakan bagi PSI. Pasalnya, partai yang kini dipimpin putra bungsu Jokowi itu sebelumnya diyakini berharap dukungan politik sang mantan presiden mampu mendongkrak popularitas dan elektabilitas partai menjelang kontestasi politik berikutnya.

Namun, ia menilai sejumlah safari politik Jokowi ke berbagai daerah, termasuk Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT), belum memberikan efek elektoral yang signifikan bagi PSI.

Baca Juga: Jokowi dan Gibran 'Dihajar' Isu Ijazah Palsu, Hanya PSI yang Disebut Berani Bela

"Jadi, faktor safari politik Jokowi belum berdampak positif terhadap PSI. Penyebabnya tentu banyak," kata Jamiluddin, dikutip Jumat (25/9).

Lebih lanjut, ia berpandangan salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah menurunnya efektivitas Jokowi sebagai figur pemberi dukungan politik atau endorsement.

"Salah satunya Jokowi tampaknya bukan lagi endorsement yang efektif untuk mendongkrak elektabilitas PSI. Sebab endorsement yang efektif haruslah sosok yang memiliki kredibilitas dan integritas figur yang kuat," katanya.

Menurutnya, keberhasilan sebuah endorsement sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap sosok yang memberikan dukungan. Figur yang dianggap memiliki integritas tinggi dan rekam jejak positif umumnya lebih mudah memengaruhi pilihan politik masyarakat.

"Karena itu, masyarakat akan mengabaikan rekomendasi politik dari figur yang terjerat kontroversi hukum atau moral. Sebaliknya, pengaruh publik figur akan kuat jika masyarakat menilai mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tepercaya di bidangnya," lanjutnya.

Jamiluddin menilai sebagian masyarakat kini tidak lagi memandang Jokowi sebagai sosok yang memiliki tingkat kredibilitas dan integritas setinggi saat masih menjabat sebagai presiden.

"Masalahnya Jokowi di mata sebagian masyarakat Indonesia bukan lagi sosok yang kredibel dan berintegritas. Jokowi justru dinilai sosok kontroversial, terutama setelah penyelesaian kasus dugaan ijazah palsu berlarut-larut," jelasnya.

Selain polemik dugaan ijazah palsu, Jamiluddin juga menyinggung sejumlah kebijakan pada era pemerintahan Jokowi yang hingga kini masih memunculkan perdebatan di ruang publik.

Baca Juga: Duet Prabowo-Megawati Kembali pada 2029? Adi Prayitno Sebut Ini Bukan Soal Jokowi

Beberapa isu yang ia soroti antara lain penggunaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dianggap sebagian pihak membatasi ruang kritik, serta revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuai penolakan dari sejumlah kalangan.

"Jadi, kepercayaan sebagian masyarakat terhadap Jokowi tampaknya memang sudah memudar. Hal ini kiranya yang membuat Jokowi tak efektif mengendorse PSI untuk mendongkrak elektabilitasnya," tandasnya.