Perlu Harmonisasi Kementerian-Lembaga untuk Capai Asumsi RAPBN

WE Online, Jakarta - Analis pasar modal mengharapkan pemerintah dapat menjaga harmonisasi antar kementerian-lembaga untuk mencapai asumsi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

"Tanpa ada harmonisasi antar kementerian-lembaga maka asumsi-asumsi yang disampaikan pemerintah seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen tidak akan tercapai," ujar Analis dari LBP Enterprise, Lucky Bayu Purnomo di Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Menurut dia, Indonesia masih memiliki cukup banyak masalah terutama dalam bidang politik, situasi itu akan mempengaruhi program pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan infrastruktur.

Ia mengemukakan bahwa salah satu yang sedang dicermati investor yakni pelaksanaan pilkada di beberapa daerah. Pelaksanaan pilkada yang tertunda akan mengakibatkan kekosongan jabatan kepala daerah, dengan situasi seperti itu maka pembangunan infrastruktur menjadi terhambat, dampaknya ekonomi di daerah itu juga ikut melambat.

"Ekonomi daerah merupakan salah satu kontributor utama dalam menopang perekonomian nasional, jika ekonomi daerah melambat maka dampaknya bisa terasa pada nasional," katanya.

Maka itu, lanjut dia, upaya harmonisasi antar kementerian-lembaga merupakan prioritas utama, upaya itu juga dapat menjaga kepercayaan investor terutama asing untuk menempatkan asetnya di dalam negeri sehingga ivestasi baik langsung maupun melalui portofolio saham akan kembali marak.

"Salah satu yang dicermati asing yakni kestabilan politik dan penegakan hukum, jika situasi itu dinilai kondusif maka dapat menciptakan ketenangan bagi investor," kata Lucky Bayu Purnomo.

Lucky Bayu Purnomo menambahkan bahwa jika asumsi RAPBN pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen tercapai maka potensi rupiah berada di bawah level Rp13.400 per dolar AS cukup terbuka. Sementara itu, Analis PT Pefindo Riset Konsultasi, Guntur Tri Hariyanto mengatakan bahwa asumsi RAPBN 2016 masih sangat optimistis di tengah kondisi ekonomi global, termasuk Indonesia yang cenderung melambat.

"Namun, berkaca pada kinerja tahun ini, maka apabila pemerintah ingin mencapai seperti pada RAPBN 2016, perlu kerja keras 2--3 kali lebih banyak dan lebih cepat dari apa yang sudah ditunjukkan pada tahun ini," katanya. (Ant)