Menteri Ferry Siapkan Strategi Tingkatkan Ekonomi Nasional

WE Online, JAkarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyiapkan sejumlah strategi guna meningkatkan gairah perekonomian nasional yang saat ini dinilai berbagai pihak sedang melambat.

"Dalam mengatasi krisis ekonomi sekarang ini, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan perekonomian nasional," kata Plt Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Heri Santoso dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Menurut Heri Santoso, strategi pertama adalah memaksimalkan program sertifikasi Proyek Nasional Agraria karena sertifikasi tanah sangat berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat karena dengan memegang sertifikat, masyarakat dinilai akan lebih mudah mengembangkan usahanya.

Hal itu, ujar dia, karena setiap Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) yang didapat melalui Prona nantinya akan diagunkan di bank sehingga akan dimaksimalkan oleh masyarakat untuk mendapatkan modal usaha.

Selain itu, lanjutnya, Kementerian ATR/BPN juga sedang mengembangkan pusat-pusat ekonomi rakyat dengan mengalokasikan tanah-tanah terlantar yang akan diberdayakan penggunaanya. \ "Tanah-tanah ini akan digunakan untuk peternakan, pertanian, serta pusat-pusat kerajinan masyarakat," katanya.

Sebagaimana diberitakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menegaskan hak atas tanah bukan merupakan hak eksklusif pemiliknya, apalagi kalau penggunaan hak itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Dari waktu ke waktu luas tanah tidak bertambah, sementara kebutuhan akan tanah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pembangunan. Oleh sebab itu, tanah harus dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," kata Ferry.

Menurut dia, persoalan tanah tidak boleh dilihat dari aspek legal semata, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, antara lain meliputi aspek kepantasan, fungsi sosial, dimensi politik, pertanahan dan keamanan, serta dimensi keadilan dan kesejahteraan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang mengingatkan bahwa tugas kementerian yang dipimpinnya adalah dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan ruang hidup bagi rakyat di berbagai daerah di Tanah Air.

Untuk itu, Ferry mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN akan mempercepat sertipikasi lahan yang terletak di kawasan perbatasan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

"Wilayah perbatasan harus segera dipercepat proses sertipikasinya karena itu sangat penting bagi warga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut," katanya.

Ia menjelaskan proses legalisasi lahan tanah yang dilakukan menurut Ferry yakni lahan milik pribadi, kelompok atau adat (komunal) dan aset pemerintah di wilayah perbatasan.

Program sertifikasi atau legalitas atas tanah di wilayah perbatasan, ujar dia, akan membuat batas negara menjadi jelas. "Melalui sertipikasi yang dilakukan nanti, rasa nasionalisme dan memiliki masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut akan semakin tinggi," ujarnya.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN tutur Ferry sampai saat ini telah berhasil mensertifikatkan 92 pulau-pulau terluar sebagai batas wilayah Indonesia. (Ant)