WE Online, Jakarta - Penguatan demokrasi dan ekonomi yang diharapkan dimulai pada tahun 2015 ternyata belum mewujud. Padahal, sistem demokrasi dipilih pada saat reformasi 1998 karena merupakan sistem politik terbaik yang tersedia untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
Ketua Forum Pemred Suryopratomo mengatakan terpilihnya presiden baru dan terbentuknya pemerintahan baru tidak memperkuat sistem presidensiil yang telah disepakati. Ia mengatakan presiden hanya dianggap sebagai petugas partai sehingga kehilangan mahkota yang seharusnya disandangnya.
"Menjadi kewajiban dari presiden untuk melakukan konsolidasi demokrasi dan membangun pijakan ekonomi yang kuat bagi Indonesia memasuki tahun berikutnya. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden harus membangun komunikasi untuk membawa seluruh warga bangsa bergerak ke tujuan yang sama yakni menjadikan demokrasi sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/12/2015).
Tommy sapaan akrabnya mengingatkan semua komponen bangsa harus teguh dengan komitmennya dalam menegakkan dan menjalankan demokrasi demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
"Presiden sebagai kepala negara wajib hadir dan membangun komunikasi untuk mencari solusi terbaik bagi setiap persoalan terkait kepentingan rakyat," tegasnya.
Ia mengutip pernyataan filosof politik asal Perancis, Alexis de Tocqueville, yang mengatakan kekuatan demokrasi tidak akan punah oleh ketiadaan kekuasaan ataupun sumber daya, tetapi akan runtuh karena salah arah kekuasaan dan salah guna sumber daya.
"Pemimpin dan tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama membangun Indonesia yang lebih baik," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Cahyo Prayogo
Editor: Cahyo Prayogo
Advertisement
