WE Online, Jakarta - Bank Syariah Bukopin mengincar tambahan Dana Pihak Ketiga hingga Rp1 triliun pada tahun ini dari dana pemerintah yangt disimpan di perbankan non-konvensional.
Direktur Bisnis Bank Syariah Bukopin Aris Wahyudi dalam sebuah seminar di Jakarta, Kamis (14/4/2016), mengatakan sejak wacana penempatan dana pemerintah di perbankan syariah itu bergulir pada Desember 2015, pihaknya sudah menerima tambahan DPK hingga Rp300 miliar hingga akhir Januari 2016.
"Jadi kami perkirakan tambahannya bisa Rp1 triliun hingga akhir tahun," kata dia.
Tambahan simpanan dari kas Kementerian/Lembaga itu mendongkrak dana murah atau "current account saving account" (CASA) Syariah Bukopin.
Aris mengatakan dana simpanan pemerintah itu berasal dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditunjuk langsung Kementerian Keuangan. Menurutnya, terdapat 8 perbankan syariah yang ditunjuk menjadi mitra KPPN dan 44 bank konvensional.
Langkah yang diambil pemerintah untuk "memeratakan" simpanan untuk konvensional dan syariah itu, kata Aris, akan berdampak positif pada pertumbuhan perbankan syariah. Dana Pihak Ketiga akan melambung sehingga memperluas ruang gerak perbankan untuk meningkatkan pembiayaan. Mitra kerja KPPN tersebut digolongkan sebagai Bank Operasional dengan beberapa kategori.
Menurut Direktur Utama Bank BNI Syariah, Imam Teguh Saptono, dana yang disimpan di perbankan syariah saat ini masih berasal dari pagu belanja operasional Kementerian, Lembaga atau Satuan Kerja Pemerintah. Anggaran operasional tersebut seperti belanja rutin dan gaji pegawai. BNI Syariah, hingga saat ini, mengelola dana pemerintah sebanyak Rp200-250 miliar. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
