ICIJ Kembali Rilis Dokumen Panama Babak Kedua

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi pada hari Senin (9/4) kembali merilis informasi baru tentang lebih dari 200 ribu perusahaan di yurisdiksi bebas pajak di luar negeri (offshore companies) secara online.

Data-data yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama kali ini jauh lebih banyak dari yang diumumkan pada April lalu.

Data-data tersebut mengungkapkan lebih dari 360.000 nama individu dan mencakup informasi tentang perusahaan cangkang, perserikatan, yayasan dan dana dari lebih 200 negara, yang diinvestasikan di 21 negara atau wilayah bebas pajak lainnya, mulai dari Hong Kong, Virgin Islands, Inggris hingga ke Nevada di Amerika.

Dalam data yang dirilis tersebut, publik bisa mengkaji dan melihat langsung daftar panjang jaringan yang melibatkan ribuan entitas perusahaan luar negeri, termasuk arsip-arsip internal Mossack Fonseca tentang siapa pemilik sesungguhnya perusahaan-perusahaan tersebut.

Meskipun demikian, konsorsium jurnalis investigatif tersebut tidak merilis data pribadi, seperti catatan akun bank dan transaksi keuangan, email dan berbagai bentuk korespondensi lain, serta nomor paspor dan nomor telepon. Namun hal ini sudah cukup membuat banyak pihak di dunia menjadi was-was.

Mengutip AFP di Jakarta, Rabu (11/5/2016), Wakil Direktur ICIJ, Marina Walker Guevara mengatakan bahwa dampak pengumuman kedua ini bisa jadi jauh lebih dahsyat.

"Kami berpikir bahwa informasi tentang siapa pemilik perusahaan itu harus dipublikasi dan menjadi transparan," ujar Guevara yang enggan menjawab siapa nama-nama besar yang ada dalam pengumuman di babak kedua tersebut.

"Saya tidak tahu siapa saja nama besar yang dimaksud karena kini kami melibatkan warga. Pengumuman itu hanya informasi awal, tergantung pada Anda untuk membantu kami untuk menyelidikinya lebih lanjut. Kami berharap dalam fase ini, proyek tersebut akan memicu keterlibatan warga, yang kemudian akan kami tindaklanjuti dengan dokumen-dokumen," tambahnya.

Sejak peristiwa Panama Papers pada awal April, pemerintah Panama telah berjuang untuk meyakinkan dunia bahwa negaranya bukanlah surga pajak tempat pencucian uang.