Pemerintah Harus Gandakan Anggaran Perumahan Rakyat

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Property Watch menginginkan pemerintah melipatgandakan anggaran perumahan rakyat mengingat jumlah "backlog" (kekurangan rumah) mencapai lebih dari 15 juta unit.

"Sebagai salah satu kebutuhan pokok selain sandang dan pangan, papan (perumahan) menjadi salah satu indikator kesejahteraan sebuah negara," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Menurut Ali, dengan pengalihan subsidi BBM kepada sektor produktif (pembangunan), diperkirakan penambahan anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada APBN-P 2015 sekitar Rp47,5 triliun.

Ia juga memperkirakan bahwa dari jumlah penambahan tersebut, sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan konektivitas Rp20 triliun, infrastruktur ketahanan pangan Rp12,5 triliun, infrastruktur air minum dan sanitasi Rp13 triliun, sehingga dicemaskan hanya menyisakan sekitar Rp2 triliun untuk perumahan rakyat.

"Dengan anggaran hanya sebesar itu tidak akan dapat meningkatkan program perumahan rakyat. Belum lagi bicara pilar perumahan yang belum juga terselesaikan," katanya.

Menurut dia, fokus pemerintah untuk lebih mengembangkan infrastruktur cukup baik namun jangan dilupakan bahwa fundamental perumahan rakyat terkait Badan Perumahan dan Bank Tanah harus disiapkan karena sudah sangat mendesak.

Sebelumnya, Ali Tranghanda menegaskan bahwa pemerintah harus segera membentuk Badan Pelaksana Perumahan seperti yang diamanatkan UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang sampai saat ini setelah tiga tahun tidak kunjung dibentuk.

"Pemerintah perlu membentuk Badan Pelaksana Perumahan seperti yang telah diamanatkan oleh UU No. 1/2011 yang sampai saat ini belum terbentuk juga," tutur Ali dan menambahkan, badan tersebut sangat strategis sebagai bagian dalam mekanisme pengendalian harga tanah untuk perumahan rakyat.

Ketua Badan Pelaksana Perumahan, tegas Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, adalah mutlak harus dari kalangan profesional yang benar-benar mengerti sektor perumahan rakyat.

Ali juga mendesak perlunya instrumen bank tanah yang dinilai penting untuk menjamin ketersediaan tanah bagi pembangunan perumahan rakyat di berbagai daerah di Tanah Air. "Perlu instrumen bank tanah dari pemerintah yang dapat menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan rumah murah," katanya.

Di sisi lain, menurut Ali, pemerintah harus segera menyelesaikan tata ruang di daerah-daerah terkait zona mana yang tidak dapat beralih fungsi untuk mendukung ketahanan pangan dan zona-zona mana yang masih bisa dibangun perumahan. Ia menegaskan adanya penerapan tata ruang yang jelas di berbagai daerah bakal menghindarkan praktik tata ruang menjadi tata uang.

"Backlog makin bertambah, tanpa ikut campur pemerintah dalam 'public housing' (perumahan rakyat) maka jangan harap kesejahteraan rakyat akan naik. (Ant)