Jokowi Ingin Industri Turunan Pembangkit Listrik Dibangun

WE Online, Bantul - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keinginannya agar industri turunan pembangkit listrik termasuk industri travo, kabel, dan jaringan mulai dikembangkan di dalam negeri untuk merespon dilaksanakannya program 35.000 MW tahun ini.

"Industri travo, kabel, dan jaringan harus dibangun di dalam negeri agar konten lokal makin tinggi, mau (oleh) BUMN, swasta, dan investor terserah," kata Presiden Jokowi dalam acara peluncuran Program 35.000 MW bagi Indonesia di Bantul, DIY, Senin (4/5/2015).

Ia mengatakan, jangan sampai komponen-komponen pendukung industri kelistrikan itu diimpor karena proyek pembangkit merupakan proyek besar yang menelan investasi hingga Rp1.100 triliun.

Menurut dia, jika konten lokal bisa dikembangkan hingga 60-70 persen maka industri di Indonesia bisa berkembang. "Swasta dan investor silakan membangun, tapi kalau mereka tidak juga membangun industri itu saya minta Menteri BUMN untuk membangun industri kabel, travo, jaringan transmisi dan lain-lain yang terkait dengan kelistrikan kita lima tahun yang akan datang," katanya.

Jokowi ingin agar nilai tambah dalam bidang kelistrikan bisa dirasakan manfaatnya langsung bagi pelaku usaha di dalam negeri. Pemerintah sendiri melaksanakan proyek percepatan pembangunan pembangkit 35.000 MW untuk mendukung semakin bergeraknya sektor perekonomian.

Hal itu juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis energi yang berpotensi terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu Kepala Negara mendorong segera dibangunnya proyek-proyek pembangkit listrik mengingat selama hampir 70 tahun Indonesia merdeka, hanya telah berhasil dibangun 50.000 MW.

"Pembangkit listrik di Batang, saya ikuti karena ini salah satu yang besar kapasitasnya 2.000 MW, sudah macet 4 tahun karena masalah pembebasan lahan, kemarin saya berikan target PLN dan pemda setempat agar merampungkan persoalan dalam waktu empat bulan," katanya.

Nyatanya persoalan bisa dirampungkan melalui koordinasi dan komunikasi yang baik meskipun harus mundur sebulan lagi karena persoalan administrasi. "Minta tambahan waktu satu bulan lagi, alasannya hanya masalah administrasi sangat masuk akal, maka permintaan mundur saya berikan. Tapi setelah sebulan tidak boleh mundur lagi," katanya.

Hal itu penting mengingat banyak masalah di pelosok NKRI yang sampai saat ini belum mendapatkan suplai listrik yang memadai. (Ant)