Gappindo Sebut Belum Ada Perubahan Penyaluran Kredit Perikanan

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Herwindo mengatakan hingga kini masih belum ada perubahan seperti adanya proses yang lebih memudahkan dalam meminjam kredit ke perbankan khusus untuk sektor perikanan. "Sama saja (proses meminjam kredit saat ini dengan sebelumnya," kata Herwindo ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Herwindo menyadari bahwa untuk memudahkan hal tersebut bukan wewenang langsung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia juga mengakui OJK telah melakukan banyak hal untuk itu, namun pada saat ini tingkat bunga di beragam bank dinilai memang tidak bisa diturunkan.

Sementara itu, tingkat suku bunga kredit sektor kelautan dan perikanan dinilai perlu diturunkan agar semakin banyak pelaku usaha yang berminat mengambilnya sembari mengembangkan sektor tersebut selaras dengan visi poros maritim dunia.

"KKP bekerja sama dengan OJK dan Kadin sudah memulai dengan program Jaring, hanya saja bunga pengembalian kreditnya masih tergolong tinggi, mencapai 9,45 persen," kata Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities, Abdul Halim.

Untuk itu, menurut Abdul Halim, dibutuhkan keterbukaan di antara para pihak untuk memfasilitasi kesejahteraan pelaku usaha perikanan terutama yang berskala kecil.

Dia mencontohkan KKP dapat mempercepat penyelesaian program Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan agar kendala agunan yang kerap dipermasalahkan perbankan bisa terselesaikan.

"Demikian pula dengan perbankan, dibutuhkan kearifan dalam melihat potensi kemakmuran masyarakat pesisir di sektor usaha perikanan dan pergaraman skala kecil melalui pendampingan kredit lunak berbunga kecil," tuturnya.

Pada titik ini, ujar Abdul Halim, pemerintah harus bekerja ekstra memastikan program kredit perikanan dan peragaraman bisa diakses dan memberi manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di seluruh 10.666 desa pesisir di Tanah Air.

Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meningkatkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2017 karena jumlah penyaluran yang ada tahun sebelumnya dinilai masih terlalu minim.

"Khusus sektor kelautan dan perikanan, kami akan meningkatkan alokasi rencana ekspansi bisnis pada 2017," kata Deputi Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Arif Sularso dalam acara Forum Bisnis dan Investasi Indonesia di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (16/2).

Arif mencontohkan, dari total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016, hanya sebanyak satu persen atau sekitar Rp89 miliar yang disalurkan untuk sektor perikanan.

Namun pada tahun 2017 ini, lanjutnya, pihaknya menargetkan akan meningkatkan share dari keseluruhan penyaluran KUR menjadi lima persen atau diperkirakan sekitar Rp575 miliar. "Kami yakin bisa meningkatkan share dan kontribusi kami kepada sektor perikanan," ujarnya. (Ant)