Portal Berita Ekonomi Jum'at, 28 April 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 16:49 WIB. Jakarta - Ahok optimistis simpang Semanggi rampung bulan Juli.
  • 16:48 WIB. Jakarta - Menteri Agama serukan penceramah larang bahas SARA.
  • 16:33 WIB. Bali - Indonesia akan menjadi tuan rumah International Monetary Fund (IMF)-World Bank annual meeting pada Oktober 2018 nanti di Bali.
  • 16:32 WIB. Manchester - MU setuju lepas De Gea, jika Madrid mau membayar senilai Rp 1 triliun.
  • 16:30 WIB. Polri - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan konsep Khilafah bertentangan dengan Pancasila.
  • 16:20 WIB. Somalia - Al Shabaab  menembak mati Jenderal Keamanan Somalia, Mohamud Haji Ali, di depan rumahnya.
  • 16:19 WIB. Inggris - Kepolisian Inggris menembak seorang wanita saat melakukan gerakan anti-terorisme.
  • 16:18 WIB. BLBI - Jaksa Agung janji akan terus buru pelaku korupsi dana BLBI.
  • 15:57 WIB. Stockholm - Jumlah korban tewas dari serangan truk di Stockholm pada awal April ini naik menjadi lima orang.
  • 15:27 WIB. Jakarta - Wakapolri sebut ada titik terang kasus Novel Baswedan.
  • 14:45 WIB. e-KTP - KPK akan buka rekaman bukti BAP Miryam untuk DPR.
  • 14:45 WIB. Jakarta - Sejumlah anggota DPR walk out saat hak angket untuk KPK digelar.
  • 14:43 WIB. Karhutla - Ogan Ilir miliki 32 Desa rawan karhutla.
  • 14:40 WIB. Thailand - Investor Thailand meramaikan acara forum bisnis Indonesia, Business Forum Indonesia di Centara Grand, Bangkok.
  • 14:14 WIB. KAI - KAI Daop 1 Jakarta akan mengoperasikan enam kereta api tambahan selama libur akhir pekan panjang.

Mendagri: 3,2 Juta Data E-KTP Masih Bermasalah

Foto Berita Mendagri: 3,2 Juta Data E-KTP Masih Bermasalah
Warta Ekonomi.co.id, Makassar -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada 4,5 juta penduduk yang telah melakukan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik alias E-KTP, tapi belum mengantongi E-KTP. Sebanyak 3,2 juta warga di antaranya memiliki data yang bermasalah. Tjahjo menduga data jutaan warga tersebut ganda. Karena itu, Kemendagri masih harus melakukan verifikasi sebelum menerbitkan E-KTP jutaan warga tersebut.

Tjahjo menegaskan meski diterpa kasus dugaan korupsi tender proyek E-KTP, pihaknya tetap melanjutkan pelayanan. Sejauh ini sudah 96,4 persen warga di Indonesia yang telah melakukan perekaman data.

"Tersisa 4,5 juta warga yang sudah melakukan perekaman data, tapi belum memiliki E-KTP karena blankonya habis. Tercatat 3,6 juta warga di antaranya yang datanya diduga ganda," kata Tjahjo seusai membuka Musrembang Sulsel 2018 di Hotel Clarion Makassar, Senin (20/3/2017).

Tjahjo menegaskan kekosongan blanko yang terjadi selama enam bulan terakhir segera berakhir. Pemerintah menargetkan teken kontrak atas proyek tender E-KTP akan dilakukan pada April mendatang. Hal tersebut sudah dikomunikasikan pihaknya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo.

"Mudah-mudahan April ini teken kontrak dan bisa segera selesai," ucap politikus dari PDI Perjuangan itu.

Menurut Tjahjo, data E-KTP yang bermasalah bisa terlacak saat perekaman berlangsung berkat kecanggihan teknologi. Terdapat beberapa kemungkinan sehingga data warga tersebut dianggap bermasalah. Bisa saja karena datanya tidak terintegrasi di pusat atau warga tersebut ternyata telah memiliki KTP di daerah lainnya.

"Bisa jadi warga itu pernah memiliki KTP di daerah lain dan karena kesibukan tidak sempat mengurus," tutur dia.

Tjahjo menegaskan Kemendagri menaruh atensi terhadap data ganda tersebut. Musababnya, data ganda bila dibiarkan dapat disalahgunkan untuk kejahatan. Berdasarkan pengalaman sudah ada beberapa kejadian yang menggunakan data ganda tersebut. Contohnya, kasus pembunuhan King Jong Nam, saudara dari pemimpin Korea Utara, King Jong Un, yang diduga melibatkan perempuan asal Indonesia, Siti Aisyah.

Tjaho menerangkan Siti Aisyah memang disinyalir memiliki niat yang tidak baik lantaran memiliki data ganda di Indonesia. Aisyah memiliki data kependudukan di Jakarta dan Banten. Hanya namanya saja yang berbeda.

"Selain itu juga pernah ada kasus yang diungkap di Jakarta di mana seorang warga memiliki 169 KTP. Data ganda itu digunakan untuk kejahatan berupa pembobolan ATM dan bank," urai dia.

Menurut Tjahjo, permasalahan data kependudukan memang mesti mendapatkan perhatian serius. Bukan hanya dalam proses pengadaannya, tapi juga implementasinya. Karena itu, Kemendagri senantiasa selalu berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, mulai dari Kementerian Keuangan hingga aparatur penegak hukum semisal Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tag: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tjahjo Kumolo, Kasus Megakorupsi E-KTP

Penulis: Tri Yari Kurniawan

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5707.028 -19.502 541
2 Agriculture 1819.044 -4.731 21
3 Mining 1546.571 12.014 43
4 Basic Industry and Chemicals 610.825 -2.772 66
5 Miscellanous Industry 1514.519 -4.012 42
6 Consumer Goods 2463.510 5.961 39
7 Cons., Property & Real Estate 508.277 -1.387 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1148.501 -3.914 57
9 Finance 888.466 -9.476 89
10 Trade & Service 926.175 -3.183 123
No Code Prev Close Change %
1 VICO 133 179 46 34.59
2 VINS 189 250 61 32.28
3 BBHI 151 197 46 30.46
4 ASJT 620 775 155 25.00
5 TIRA 220 268 48 21.82
6 BGTG 122 148 26 21.31
7 AGRS 129 153 24 18.60
8 WICO 129 153 24 18.60
9 BVIC 113 133 20 17.70
10 BINA 1,070 1,250 180 16.82
No Code Prev Close Change %
1 SONA 1,650 1,240 -410 -24.85
2 HERO 1,600 1,270 -330 -20.62
3 TIRT 147 129 -18 -12.24
4 GPRA 133 119 -14 -10.53
5 CANI 550 498 -52 -9.45
6 MLPL 348 318 -30 -8.62
7 MLIA 600 550 -50 -8.33
8 HDFA 326 300 -26 -7.98
9 ALMI 189 176 -13 -6.88
10 SKBM 620 580 -40 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 BAPA 135 134 -1 -0.74
2 BUMI 434 454 20 4.61
3 INPC 95 97 2 2.11
4 LMAS 78 76 -2 -2.56
5 BBCA 18,000 17,525 -475 -2.64
6 KOBX 107 105 -2 -1.87
7 INDF 8,125 8,450 325 4.00
8 INDY 700 750 50 7.14
9 DOID 1,060 1,110 50 4.72
10 LPPF 14,000 14,750 750 5.36