ICMI Minta BPOM Bongkar Jaringan Vaksin Palsu

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) membongkar semua jaringan vaksin palsu dan memperketat pengawasan obat dan zat-zat berbahaya yang beredar di masyarakat.

Sekjen ICMI Mohammad Jafar Hafsah dalam rilisnya Jumat (22/7/2016), mengatakan ICMI sangat perhatian pada kualitas generasi penerus bangsa Indonesia, sehingga memandang perlunya pemerintah dalam hal ini BPOM memastikan tak ada lagi vaksin palsu yang beredar.

Dengan diangkatnya Ketua BPOM baru Penny Kusumastuti Lukito oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (20/7), maka ia mengatakan BPOM harus segera melakukan pembenahan manajamen dan pengawasan baik secara kelembagaan maupun kinerja lembaga, serta menuntaskan dan mencegah terulangnya kasus peredaran vaksin palsu karena akan merugikan dan membahayakan kesehatan generasi muda di Indonesia.

Menurut Jafar, kasus vaksin palsu sudah sangat melukai hati rakyat, sangat terasa para orangtua yang menjadi korban akibat kelalaian dalam pengawasan peredaran vaksin yang digunakan ditengah masyarakat selama ini.

"Karenanya, tantangan besar bagi Kepala BPOM yang baru salah satunya adalah membongkar jaringan vaksin palsu," ujar dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Kepala BPOM yang baru juga harus bisa mengoptimalkan sumber daya di badan yang dipimpinnya dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat- obatan di masyarakat, Intensifkan kerja, optomalkan SDM, koordinasi yg solid dengan pemangku kepentingan, tingkatkan pengawasan yg cerdas dan penegakkan peraturan perundang-undangan.

Ia juga berharap agar Kepala BPOM baru bisa bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemkes) dalam kerja-kerja pengawasan obat dan makanan guna menghasilkan terobosan dan strategi dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan.

Imunitas yang diharapkan tidak akan tercapai dan tentunya berdampak sangat luas, karena tujuan pemberian vaksinasi adalah menurunkan angka morbiditas, mortalitas dan kecacatan, serta bila mungkin didapatkan eradikasi suatu penyakit dari suatu daerah atau suatu negara, kata Jafar.

Menurut dia, bahkan dengan vaksin asli saja, tujuan vaksinasi seringkali menjadi tidak tercapai. Bisa dibayangkan jika vaksin yang diberikan adalah vaksin palsu, tentu bukan saja tujuan vaksinasi tidak tercapai tetapi justru memunculkan dampak negatif yang tidak diharapkan.

"Vaksin palsu jelas akan sangat berbahaya jika diberikan pada anak. Bisa saja jika anak bahkan beresiko besar terkena infeksi akibat vaksin palsu ini," ujar dia.

Bagaimana tidak, vaksin palsu tentu tidak dibuat dengan standar kesehatan dan prosedur yang sesuai, dan dikhawatirkan sama sekali tidak steril. Hal ini berarti, jika vaksin diberikan kepada anak, anak beresiko besar mendapatkan vaksin yang memiliki kandungan bakteri dan kuman sehingga anak pun bisa terkena infeksi, lanjutnya Jafar.

Sebelumnya Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif BPOM Bahdar Johan mengatakan jika kandungan vaksin palsu sebagian sedang diperiksa. Tapi yang tuberculid untuk TBC ternyata menggunakan gentamicin (antibiotik) yang dicampur dengan air, ini dapat menyebabkan fungsi tubuh tidak berjalan dan merugikan.

Karena itu, ia mengatakan yang perlu diperhatikan pemberian vaksin haruslah dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan syarat pemberian yang diatur dengan ketat. Sebab jika vaksin tidak memenuhi syarat maka akan menyebabkan kegagalan vaksin. (Ant)