Terkait rencana peraturan BPJS Kesehatan terkait aturan sebulan telat bayar langsung nonaktif secara substansi memiliki semangat baik untuk mendisplinkan peserta.?
Anggota Komisi IX DPR RI/Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP, Okky Asokawati mengatakan, "BPJS Kesehatan sebaiknya secara massif melakukan sosialisasi serta mempertimbangkan? faktor sosiologis masyarakat kita. Karena faktanya, dalam pembayaran pajak atau pembayaran cicilan kredit masih belum lancar." katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi Warta Ekonomi di jakarta, Sabtu (16/9/2016).
Okky menilai, ?sebaiknya peraturan tersebut harus dilakukan uji publik terlebih dahulu agar peraturan tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian, jangan menjadi kontraproduktif.
Rencana pada tahun 2019 kepesertaan semesta (universal coverege) BPJS Kesehatan harus tercapai lebih baik dengan memikirkan kemudahan-kemudahan cara bayar yang memudahkan masyarakat.
"Daripada memberikan sanksi-sanksi yang mengancam dan membuat situasi jadi kontraproduktif." tambahnya.
Sementara itu, Lanjut Ia, BPJS Kesehatan harusnya mendorong agar sosialisasi kepesertaan dengan cara virtual account, gelondongan mendekati komunitas-komunitas serta melalui jamkesda.
"Sebelum membuat aturan yang sifatnya memaksa, lebih baik BPJS Kesehatan terlebih dahulu memperbaiki data kepesertaan. Karena di lapangan banyak ditemui kartu-kartu KIS yang pemiliknya sudah meninggal. Ini tentu akan mengurangi efektifitas kinerja BPJS Kesehatan. " ungkapnya.
BPJS Kesehatan juga semestinya meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta. Faktanya, tidak sedikit keluhan terhadap layanan BPJS Kesehatan.?Jika layanan BPJS Kesehatan telah berjalan sempurna, peserta tak perlu lagi mengncam, namun akan muncul kesadaran diri untuk mengiur karena merasakam manfaat dan pelayanan yang prima.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil