BKPM: Dua Tahun Pemerintah Fokus Perbaiki Layanan Investasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan dalam dua tahun periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah terus fokus memperbaiki pelayanan investasi kepada investor.

Perbaikan layanan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan dampak positif dan meningkatkan realisasi investasi di Indonesia.

"Ini (perbaikan layanan) merupakan bukti dari kerja nyata yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran di BKPM dalam mendukung visi Presiden Joko Widodo untuk melayani investor baik asing maupun domestik secara lebih baik," kata Kepala BKPM Thomas Lembong dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Menurut Tom, sapaan akrabnya, ada beberapa perkembangan dari kemajuan selama dua tahun terakhir terutama dari sisi pelayanan serta kemudahan bagi investor.

"Presiden Jokowi selalu mengedepankan keterbukaan dan pentingnya kesadaran bahwa saat ini kita sedang dalam era persaingan sehingga kompetisi dengan negara-negara pesaing dalam menarik investasi harus dimenangkan," katanya.

Perbaikan layanan investasi merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo yang dalam tiga hari setelah dilantik melakukan "blusukan" ke BKPM.

Selang tiga bulan setelah itu, tepatnya pada tanggal 26 Januari 2015, Presiden Joko Widodo meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menempatkan 22 kementerian/lembaga di bawah naungan BKPM.

PTSP Pusat melayani 162 jenis perizinan dan non-perizinan, dengan 22 kementerian/lembaga yang menyatu dalam satu kantor dan telah menerbitkan lebih dari 25.000 izin.

Layanan investasi 3 jam yang diluncurkan pada tanggal 11 Januari 2016 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla juga merupakan program terobosan pelayanan penanaman modal yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tom menambahkan bahwa hingga minggu kedua Oktober, layanan izin investasi 3 jam telah digunakan oleh 130 perusahaan, menghasilkan total rencana nilai investasi Rp291 triliun dan bertujuan untuk menyerap tenaga Kerja sebesar 77.424 orang.

"Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas bagi pemerintah dalam melihat nilai strategis suatu proyek investasi yang ada," katanya.

Sementara itu, terkait program kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK), terdapat 71 perusahaan yang memanfaatkan fasilitas layanan KLIK dengan total nilai investasi Rp70,54 triliun dengan luasan tanah mencapai 888,93 hektare yang berlokasi di 11 Kawasan Industri.

Sedangkan layanan percepatan jalur hijau yang diberikan kepada investor-investor yang membutuhkan untuk mempercepat proses impor mesin atau bahan baku yang mereka butuhkan, saat ini telah digunakan oleh 66 perusahaan, dengan total nilai rencana investasi sebesar Rp179,9 triliun.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh BKPM, realisasi investasi periode Januari-Juni 2016 naik 14,8 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

Nilai investasi yang masuk pada periode tersebut mencapai Rp298,1 triliun. Ada pun hingga kuartal ketiga tahun 2016, angka realisasi investasi diperkirakan telah mencapai Rp445,5 triliun atau sekitar 75 persen dari target tahun 2016 sebesar Rp594,8 triliun. (Ant)