LSM Dorong Pemerintah Lakukan Transparansi Data Peta Kehutanan

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang lingkungan hidup mendorong pemerintah untuk melakukan transparansi data peta untuk sektor kehutanan yang dinilai selaras dengan komitmen Indonesia di forum internasional.

"Pemerintah Indonesia seharusnya melakukan langkah-langkah nyata menepati komitmennya di forum internasional. Salah satunya melakukan transparansi data peta di sektor kehutanan," kata Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dalam rilis di Jakarta, Kamis (10/11/2016).

Menurut Leonard Simanjuntak, data tersebut sangat berarti bagi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan menjaga wilayah tempat tinggal masyarakat adat.

Sebagaimana diketahui, pada Senin (24/10) lalu, Greenpeace Indonesia telah memenangkan gugatan yang dilayangkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada sidang putusan Komisi Informasi Pusat.

Namun, KLHK telah resmi melakukan upaya banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan alasan UU Informasi Geospasial mengharuskan informasi geospasial disahkan sebelum diumumkan.

Menurut Greenpeace, peta dalam format shapefile sangat penting sebagai salah satu cara menekan kebakaran hutan.

Beberapa pekan lalu Tim Cegah Api Greenpeace menemukan titik api yang berlokasi di sebuah konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri) di Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Namun, keterangan dari masyarakat dan aparat penegak hukum tidak bisa mengonfirmasi siapa pemilik konsesi. Di konsesi juga tidak tersedia keterangan, seperti papan nama perusahaan.

"Hal ini membuktikan bahwa informasi yang transparan mengenai peta konsesi dan pemilik/penanggungjawabnya sangat penting bagi publik, di mana masyarakat bisa berkontribusi langsung dalam menjaga hutan," ucapnya.

Selain itu, keterbukaan informasi peta tersebut juga dinilai akan membantu masyarakat adat dan lokal yang tempat tinggal dan wilayah penghidupannya kerap terancam akibat operasi perusahaan besar.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyusun "road map" atau Peta Jalan Pembangunan Hutan Produksi Tahun 2016-2045 untuk mempercepat pembangunan dan penyelesaian masalah kehutanan Indonesia.

Ketua Umum APHI Sugiono di Jakarta, Rabu (19/10), mengatakan substansi penting dari peta jalan tersebut untuk mengintegrasikan komitmen pada areal 12,7 juta hektare dengan izin pemanfaatan hutan dan industri yang sudah ada melalui strategi "clustering".

"Kami berharap road map kehutanan yang disusun APHI tersebut dapat menjadi sumbangsih kepada pemerintah untuk mendorong sektor kehutanan bangkit kembali dan menjadikannya sektor unggulan strategis," tutur Sugiono. (Ant)