Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Mantan PM India Manmohan Singh Sebut Kebijakan Modi 'Missmanagement'

        Mantan PM India Manmohan Singh Sebut Kebijakan Modi 'Missmanagement' Kredit Foto: Theguardian.com
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Mantan Perdana Menteri India Manmohan Singh mengkritik langkah pemerintah yang menerapkan larangan penggunaan uang kertas lama sebagai langkah untuk memerangi korupsi dan pengemplangan pajak, dengan menyebutnya mismanagement.

        Singh, yang dijuluki sebagai arsitek reformasi ekonomi India pada dasawarsa 1990-an, mengatakan GDP akan jatuh sekitar dua persen sebagai akibat dari kebijakan tersebut, demikian seperti dikutip dari laman BBC di Jakarta, Senin (28/11/2016).

        Awal bulan ini Perdana Menteri Narendra Modi melarang penggunaan uang kertas lama bernilai 500 rupe dan 1.000 rupee sebagai bagian dari tindakan keras terhadap korupsi. Kemudian, pemerintah memberikan waktu bagi warga untuk melakukan penukaran uang 500 rupe dan 2.000 rupee baru hingga 30 Desember mendatang.

        Namun, pemerintah India semakin mempersulit warganya untuk memiliki uang kertas baru yang baru saja dirilis dua pekan lalu. Pada Kamis (24/11/2016) malam, pemerintah mengubah peraturannya. Warga India tidak dapat lagi menukarkan uang lamanya menjadi uang baru. Sebelumnya, mereka harus mendepositokan uangnya terlebih dulu.

        Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, terjadi kepanikan di sejumlah bank dan ATM. Data Bank Dunia menunjukkan, lebih dari 570 juta warga India tidak memiliki rekening di bank. Artinya, mereka harus membuka rekening dulu, dengan asumsi mereka memiliki dokumen untuk membuka rekening.

        Kemudian, mereka harus menunggu sekitar satu pekan untuk mendapatkan kartu debit atau buku tabungan sebelum mereka bisa mendapatkan uangnya. Tidak hanya itu, mereka hanya bisa melakukan penarikan sebesar 2.000 rupe (US$30) per hari atau 24.000 rupe (US$350) per minggu.

        Pelarangan tersebut telah mengancam anjloknya perekonomian India. Pasalnya, mayoritas transaksi di India dilakukan dengan dana tunai. Dengan pemberlakukan peraturan baru itu, diprediksi sektor ritel akan mengalami tekanan paling besar. Sektor lain yang juga terpukul adalah konstruksi dan real estate.

        Singh yang kebijakan ekonominya terbukti menyelamatkan India dari krisis dengan membuka perekonomian India bagi investasi asing ketika ia menjadi menteri keuangan pada tahun 1992, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa keibijakan Modi "dapat melemahkan dan mengikis kepercayaan rakyat dalam sistem mata uang dan dalam sistem perbankan". Sebelumnya, rupee turun ke rekor terendah hampir 69 terhadap dolar AS.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Gregor Samsa
        Editor: Cahyo Prayogo

        Bagikan Artikel: