Komisi XI DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (28/11). Raker itu membahas isu-isu aktual terutama yang paling disorot adalah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 21 November 2016 lalu.
Dalam kesempatan ini, anggota Komisi XI DPR Misbakhun membacakan 'curhatan' seorang pegawai DJP di hadapan Sri Mulyani.
"Saya hanya ingin sampaikan kegundahan teman-teman di Ditjen Pajak. Kebetulan banyak sahabat saya kerja di sana," ujar Misbakhun menyampaikan prolog sebelum membacakan curhat pegawai DJP. Curhatan itu berjudul "Menaikkan Gaji 1000 Kali Lipat?" itu berisi keluhan pegawai pajak yang selalu dianggap rakus, tamak dan korup.
Berikut penggalan curhatan seorang pegawai DJP yang menggunakan nama pena SomeOno yang berjudul "Menaikkan Gaji 1000 Kali Lipat?".
"Insya Allah corruption by need sudah hampir tidak ada di DJP.? Kalau corruption by greed ya enggak ada yang bisa jamin. Karena orang serakah ada di mana mana. Masalahnya adalah jika ulah segelintir orang dianggap gambaran dari semua orang yg berada dalam organisasi yang sama. Mau dinaikkan gaji 1000 kali lipat jelas tidak akan berpengaruh bagi yang serakah/tamak. Tapi pasti berpengaruh bagi mayoritas yang tidak tamak. Ibu, tolong jangan hakimi kami dengan stigma : lalai, boros, tamak. Ibu boleh geram. Mungkin maksud ibu baik karena maksudnya adalah bagi oknum yang menodai integritas DJP/kementerian keuangan. Tapi mengumbar hal tersebut diruang publik dan dengan resiko diplintir oleh wartawan, melukai hati kami. Ibu boleh geram (malah harus geram) saat ada pegawai kemenkeu yang bertindak khianat. Tapi enggak perlu diumbar terus. Ada KPK dan nanti hakim yang memutuskan. Kami tidak minta di naikkan 1000 kali. Kami cuma minta please jangan tambah luka kami dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan ke publik seolah kami semua sama dengan oknum yg khianat tersebut," kata SomeOno seperti yang dibacakan Misbakhun.
Usai membacakan curhatan tersebut, Misbakhun meyakinkan, bahwa Ditjen Pajak saat ini berbeda dengan stigma lama yang cenderung menggambarkan koruptifnya orang-orang yang bekerja di Perpajakan. Kendati dia mengakui masih ada satu dua oknum yang tak beres.
"Tapi jangan justru orang baik yang lebih besar jumlahnya kehilangan semangat dan perlindungan terhadap keinginan yang baik ke depan. Disain besar pemberantasan korupsi sudah disampaikan presiden, dan semua harus ikut itu. Kita harus dorong KPK kuat dan eksis. Tentunya frame besar ini harus diaplikasikan dengan baik, bagaimana menjaga Ditjen Pajak tetap kuat dalam sektor penerimaan negara," lanjutnya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan dua bulan lagi Indonesia sudah memasuki tahun yang baru. Namun target penerimaan negara baru mencapai 70 persen. Misbakhun meminta Sri Mulyani bersedia tetap mendukung pegawai di Ditjen Perpajakan maupun di Ditjen Bea Cukai.
"Mohon ibu menteri menjaga perasaan teman-teman saya di kedua ditjen itu, supaya ada supervisi dan penjagaan kuat, bahwa keinginan mereka jadi baik didorong pimpinan mereka," kata Misbakhun.
"Ibu Menkeu harus lebih arif dan bijak, dan jadi ibu sebenarnya bagi pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Ini harapan teman-teman saya kepada Ibu Sri Mulyani. Karena mereka berharap bimbingan, panduan, dorongan, dan spirit menjalankan tugasnya," tambahnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Rahmat Patutie
Tag Terkait: