Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan meskipun APBN 2017 mencapai Rp2.080,5 triliun, namun peran ke produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 20 persen saja.
"Saya ingatkan peran APBN ke PDB tidak lebih dari 20 persen sehingga perlu investasi, perlu keterlibatan pihak swasta," kata Presiden Jokowi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 di Istana Negara Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Menurut dia, perlu peran swasta untuk menciptakan nilai tambah dalam perekonomian nasional dan daerah.
Dalam acara yang dihadiri para menteri, gubernur dan sejumlah bupati/wali kota itu, Presiden Jokowi meminta agar mereka menghilangkan hambatan dalam upaya mendongkrak peringkat kemudahan memulai kegiatan usaha.
Ia mencontohkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sudah mempersingkat dan menyederhanakan perizinan investasi.
"Dulu proses perizinan bisa lima-enam bulan, sekarang dalam waktu tiga jam bisa selesai, saya minta daerah melakukan juga," kata Jokowi, menegaskan.
Ia menyebutkan hal itu untuk menarik investor masuk melakukan kegiatan usaha.
"Sekitar 80 persen yang menggerakkan ekonomi kita adalah investasi," ujar Presiden.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyinggung masalah penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dinilainya menyita dan memakan energi birokrasi di Indonesia.
"Terkait SPJ, gubernur, bupati, wali kota dan lainnya semua pusing dengan SPJ yang harus dibuat sebanyak 16-44 SPJ," tegasnya.
Presiden meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar penyusunan SPJ itu disederhanakan dan maksimal hanya dua SPJ saja.
"Yang penting mudah dikontrol, dicek, jangan laporan bertumpuk-tumpuk, tetapi korupsi masih banyak," kata Presiden Jokowi. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil