Bos Bappenas Ingin IFAD Setara Lembaga Keuangan Internasional

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya ingin menjadikan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian atau International Fund for Agricultural Development (IFAD) setara dengan lembaga keuangan internasional lainnya, jika terpilih sebagai presiden lembaga tersebut periode 2017-2021.

"Paling tidak IFAD dikenal di `capital market' tetapi juga memiliki program yang `well targeted' untuk negara-negara miskin atau masih sedang berkembang, khususnya bagi kelompok masyarakatnya," katanya, menjawab Antara di Beijing, sesaat sebelum bertemu Wakil Menteri Keuangan Tiongkok, Jumat (10/2/2017).

Pertemuannya dengan Wakil Menteri Keuangan Tiongkok, yang juga Gubernur IFAD untuk Tiongkok, guna meminta dukungan Tiongkok terkait pencalonannya sebagai presiden IFAD.

Sebelumnya, Bambang juga telah melakukan kampanye ke Amerika Serikat dan Kanada untuk pencalonannya tersebut. "Kedua negara tersebut menyambut positif pencalonan saya sebagai presiden IFAD periode mendatang," katanya.

Bambang menuturkan, secara pribadi dirinya ingin berbagi pengalamanya sebagai menteri keuangan dan pembangunan, saat menjabat sebagai presiden IFAD.

"IFAD itu kan lembaga yang berkaitan dengan isu pertanian, pedesaan, dengan target petani dan nelayan. Itu kan pembangunan dan itu membutuhkan pembiayaan. Disinilah pengalaman saya sebagai menteri keuangan akan bermanfaat. Dari segi organisasi saya ingin membawa IFAD ke tingkat yang lebih tinggi, sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya, dan menjadikan IFAD relevan bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," tuturnya.

Terkait keuntungan bagi Indonesia jika dirinya terpilih sebagai presiden IFAD, Bambang mengatakan, Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia. Namun, masih sangat sedikit suara Indonesia, orang Indonesia yang menduduki posisi penting organisasi internasional, "Tentunya, akan lebih banyak manfaat yang dapat digali Indonesia dengan keanggotannya di IFAD, khususnya dalam pembangunan sektor pertanian dan pedesaan. Jika saya terpilih, tentu Indonesia akan lebih banyak mendapatkan `know how' membangun pertanian dan pedesaan," kata Bambang menambahkan.

Dari sisi pembiayaan, lanjut dia, pihaknya akan bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya seperti Bank Pembangunan Asia, dan Bank Dunia.

Pemilihan Presiden IFAD akan dilaksanakan dalam sidang tahunan IFAD pada 14-15 Februari 2017. Presiden terpilih akan bertugas mulai 1 April 2017.

Presiden IFAD dipilih untuk masa empat tahun, dan dapat diperpanjang satu kali. Saat ini Presiden IFAD dijabat Kanayo F. Nwanze (Nigeria) yang mulai menjabat pada 2009 (untuk periode 2009-2013) dan diperpanjang dalam sidang IFAD pada 2013, untuk periode 2014-2018.

Wewenang pembuat kebijakan yang tertinggi di IFAD adalah Dewan Gubernur yang bersidang sekali dalam setahun. Di bawah Dewan Gubernur, Dewan Eksekutif IFAD bertanggung jawab dalam memonitor kegiatan keseharian di IFAD sekaligus memberikan persutujuan untuk pinjaman dan bantuan untuk negara anggota.

Peran Indonesia di IFAD semakin meningkat selama 2012 dengan terpilihnya Indonesia secara konsensus sebagai anggota Biro Dewan Gubernur untuk periode 2012-2013. Indonesia menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Gubernur bersama-sama dengan Luxembourg sebagai Ketua dan Mexico sebagai Wakil Ketua.

Posisi sebagai anggota Biro Dewan Gubernur untuk periode 2012-2013 tersebut sangat strategis karena pada saat pertemuan tahunan Dewan Gubernur pada pemilihan Presiden IFAD. Indonesia juga terpilih kembali sebagai anggota Komite Evaluasi dan secara konsensus sebagai Ketua Komite Evaluasi IFAD (Evaluation Committee atau EC) untuk periode 2013 - 2015.

Sejumlah proyek pembanguna pertanian dan pedesaan di Indonesia, juga telah dibiayai melalui IFAD. Pada 17 Februari 2015 telah dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara IFAD dan Indonesia untuk membuka kantor perwakilan IFAD di Indonesia. (Ant)