Kementerian PUPR  Teken 4.141 Kontrak Senilai Rp50,62 Triliun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menandatangani kontrak sebanyak 4.141 paket pekerjaan dengan nilai Rp50,62 triliun atau 65% dari anggaran Rp77,66 triliun. Secara keseluruhan kontrak pekerjaan yang terdapat di Kementerian PUPR mencapai 11.071 paket.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan prioritas anggaran Kementerian PUPR berupa belanja modal yang bersifat menambah aset negara dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi.

"Dengan semakin cepatnya penandatanganan kontrak dilakukan, maka pekerjaan dimulai dan dari sisi ekonomi, akan menggerakkan sektor rill di daerah dari Sabang sampai Merauke," kata Basuki di Jakarta.

Berdasarkan alokasi anggaran 2017, Kementrian PUPR mendapatkan anggaran sebesar Rp101,496 triliun dengan rincian belanja modal Rp76,27 triliun (75,1%), disusul belanja barang Rp22,48 triliun (22,2%). Adapun dana sebesar Rp5,6 triliun merupakan belanja barang berkarakter belanja modal, dan belanja pegawai dan rutin Rp2,75 triliun (2,7%).

Lebih rinci Basuki memaparkan paket yang telah terkontrak tersebut sebagian besar merupakan paket pekerjaan yang ada pada empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar di Kementerian PUPR.

Ditjen Sumber Daya Air dari jumlah 3.984 paket, telah terkontrak 1.716 paket pekerjaan senilai Rp19,06 trilun. Kemudian Ditjen Bina Marga dari jumlah 3.657 paket, telah terkontrak 1.288 paket pekerjaan senilai Rp22,14 triliun, yang utamanya digunakan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk jalan perbatasan.

Sementara di Ditjen Cipta Karya dari jumlah 2.313 paket, telah terkontrak sebanyak 792 paket senilai Rp5,69 triliun untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman di Indonesia melalui penyediaan sanitasi, air bersih, dan pengelolaan air limbah.

Untuk bidang perumahan melalui anggaran di Ditjen Penyediaan Perumahan, dari jumlah 724 paket, telah terkontrak sebanyak 301 paket senilai Rp3,64 triliun. Untuk progres penyerapan keuangan Kementerian PUPR sebesar 4,94% dan progres fisik konstruksi sebesar 4,56%.

Basuki menambahkan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kesenjangan antara wilayah dan kawasan yang masih tinggi. Untuk itu, ia terus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan melalui berbagai program untuk masyarakat miskin.