Hipmi Berharap Ada Investasi Energi Terbarukan Seperti di Timteng

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menginginkan investasi energi baru terbarukan (EBT) yang sedang digalakkan di Indonesia dapat memiliki iklim kebijakan ramah investor seperti di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

Ketua Bidang Energi Badan Pengurus Pusat Hipmi Andhika Anindyaguna di Jakarta, Kamis (9/3/2017), mencontohkan iklim investasi EBT di Uni Emirat Arab sangat kondusif sebab lahan diberikan gratis, begitu pula dengan biaya perizinan.

Sedangkan di Indonesia, menurut Andhika Anindyaguna, harga lahan dapat tiba-tiba melonjak saat akan dibebaskan di sejumlah daerah, serta terdapat ketentuan "cost of fund" (biaya pendanaan) juga sangat mahal.

"Di UEA biaya dana cuma dua persenan. pengusaha mendapat 'free tax'. Jadi lingkungan usahanya sudah sangat berbeda," ujar Andhika.

Namun dalam penentuan harga EBT, dia menyatakan harga EBT di Tanah Air mesti dihitung sendiri karena harga di luar negeri, termasuk Timur Tengah, tidak bisa menjadi acuan sebab kondisinya jauh berbeda dengan situasi di dalam negeri.

Salah satu penyebab perbedaan tersebut, lanjutnya, adalah terkait dengan biaya investasi dan produksi di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara di Timur Tengah.

Sebagaimana diketahui harga listrik EBT di beberapa negara di Uni Emirat Arab memang lebih murah dibandingkan harga listrik EBT yang dijual di Indonesia.

Harga listrik EBT di UEA dijual di kisaran 2,25 sen per kwh hingga 2,99 sen per kwh. Solar tenaga matahari 150 megawatt (MW) dijual dengan harga 2,99 sen per kwh, dan 200 MW 2,42 sen per kwh. Sedangkan di Indonesia, harga listrik EBT dipatok di kisaran 15 per kwh hingga 18 sen per kwh.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebutkan data bahwa potensi investasi EBT, khususnya panas bumi dan tenaga sampah untuk berinvestasi masih terbuka luas di seluruh daerah.

"Ada 13 wilayah di Indonesia yang memiliki potensi bagus panas bumi dan secara nominal bisa ekonomis," kata Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Yunus Saefulhak ketika berdiskusi di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/2).

Sejumlah 13 daerah tersebut memiliki potensi sebesar 9,6 gigawatt untuk panas bumi, selain itu biaya pokok penyediaan (BPP) setempat masih lebih besar daripada BPP Nasional sehingga lebih ekonomis.

Daerah potensi panas bumi tersebut adalah NTT, Aceh, Papua, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, dan NTB.

Kemudian untuk EBT yang lain, masih tersisa 200 GW di seluruh Indonesia. Pemerintah akan memberikan insentif yang sesuai yang saat ini masih disusun skemanya.

Ia juga mengatakan bahwa saat ini beberapa investor sudah menunjukkan komitmen untuk tertarik bekerja sama mengembangkan EBT di Indonesia. (Ant)