Fahira: Ngaku Open Government, Tapi Bukit Duri Digusur 

Klaim Gubernur Non Aktif DKI Jakarta yang juga Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beserta tim suksesnya, bahwa di bawah kepemimpinannya, DKI Jakarta sudah menerapkan 'open government', dianggap tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Jika memang prinsip-prinsip itu sudah dilaksanakan, maka Bukit Duri tidak akan digusur dan reklamasi sudah dihentikan.

Senator Jakarta Fahira Idris, mengatakan ?Jika prinsip 'open government' memang sudah dijalankan, Bukit Duri sekarang sudah jadi kampung deret, bukan diratakan, Teluk Jakarta tidak akan ditimbun jadi daratan demi memuaskan hasrat pengusaha properti, dan dana CSR untuk pembangunan di Jakarta bisa diakses publik, baik rencana peruntukkan, jumlahnya dan mekanisme pengelolaannya,? ujar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Fahira mengungkapkan, implementasi 'open government' tidak bisa parsial tetapi harus komprehensif. Apa yang berlaku di Jakarta sekarang masih sebatas transparansi dan keterbukaan informasi publik untuk menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pelayanan Publik.

Sementara, untuk partisipasi publik apalagi kolaborasi dengan warganya masih minim. Ini dapat dilihat dari perilaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tidak mengindahkan berbagai upaya partisipatif dan usaha kolaboratif yang dilakukan komunitas masyarakat untuk membangun Jakarta. Padahal, syarat sebuah pemerintahan dikatakan sudah mengimplementasikan 'open government' adalah saat pemerintahan itu membuka pintu sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkolaborasi dan berperan aktif menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan dan persoalan-persoalan lain yang mereka hadapi.

?Semua kebijakan dan informasi juga tidak 100 persen transparan. Contoh nyata saja soal reklamasi. Publik kaget karena beberapa bagian teluk Jakarta sudah jadi daratan bahkan sudah berdiri bangunan atas izin gubernur. Tidak bisa dibantah, informasi dan kebijakan soal reklamasi tidak transparan. Apalagi kalau kita bicara soal partisipasi dan kolaborasi publik soal reklamasi. Nihil. Jangankan publik luas, nelayan saja tidak. Bangunan sudah jadi, baru sibuk sosialisasikan Amdal, makanya kalah terus di Pengadilan,? tukasnya.