DPD Apresiasi Pemerintahan Jokowi yang Jor-joran bangun Infrastruktur

Ketua DPD RI Oesman Sapta mengapresiasi Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terus fokus dalam membangun infrastruktur secara besar-besaran di berbagai daerah yang dinilai dapat mengatasi persoalan seperti kesenjangan ekonomi.

"Dalam menghadapi kesenjangan ekonomi ini, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo yang telah melanjutkan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di seluruh Indonesia," kata Oesman Sapta dalam Pidato Pengantar Ketua DPD dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Ketua DPD RI mengajak berbagai pihak untuk mencermati masalah mendasar yang dihadapi bersama, terutama kesenjangan ekonomi dan kesenjangan rasa kebangsaan.

Menurut dia, masyarakat boleh bangga dan berbesar hati bahwa dari tahun ke tahun mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas lima persen per tahun.

Namun, lanjutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pertumbuhan masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar yaitu kesenjangan ekonomi.

"Saudara-saudara kita para petani karet di Sumatera, petani kelapa sawit di Kalimantan, para nelayan di Miangas, para buruh di Jabodetabek, dan seluruh rakyat di berbagai pelosok nusantara sebagian besar telah merasakan hasil nyata dari pembangunan jalan dan infrastruktur yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah," ucapnya.

DPD juga mengapresiasi yang tinggi terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan menjadi beranda terdepan yang mencerminkan wajah Indonesia yang berdaulat, serta berharap ke depannya tidak ada lagi sejengkal tanah yang lepas dari Bumi Pertiwi.

Sebagaimana diwartakan, kebijakan pemerintah yang fokus kepada pengembangan infrastruktur nusantara perlu disosialisasikan dengan baik karena hal tersebut efektif guna mendorong pertumbuhan perekonomian di Tanah Air.

"Di dunia manapun mengapresiasi langkah membangun infrastruktur karena mendorong ekonomi," kata anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi.

Menurut dia, dengan sosialsasi yang baik terkait fokus infrastruktur, maka kebijakan pemerintah tersebut dinilai juga bakal lebih dipahami oleh masyarakat.

Politisi Nasdem itu berpendapat, saat ini masih ada masyarakat yang berpikir jangka pendek yaitu hanya melihat tinggi atau mahalnya anggaran infrastruktur.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa komunikasi untuk pembangunan infrastruktur sangat penting karena hasilnya tidak untuk saat ini tetapi juga untuk jangka panjang.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerapkan lima strategi untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia agar layanan dan daya saing sektor ini terus meningkat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, kelima strategi itu adalah kerangka hukum dan perundangan yang kondusif, inovasi pembiayaan dan pendanaan pembangunan infrastruktur, kepemimpinan yang kuat, koordinasi antar lembaga yang solid, dan juga penerapan hasil penelitian dan teknologi terbaru. (Ant)