Kredit Foto: Tri Yari Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -
Fraksi Partai Gerindra menilai penerimaan perpajakan yang ditargetkan dalam RAPBN 2018 sebesar Rp1.609,4 triliun akan sulit tercapai karena kurang realistis dalam kondisi saat ini.
"RAPBN terkesan tidak kokoh, karena target penerimaan tidak realistis," kata Juru Bicara Partai Gerindra Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo saat membacakan pandangan fraksi mengenai Nota Keuangan dan RAPBN 2018 di Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Rahayu mengatakan postur RAPBN 2018 yang dirancang pemerintah masih belum memadai untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat sesuai tujuan pembangunan nasional.
"APBN perlu disusun secara realistis, sehingga mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan dan berkelanjutan baik jangka pendek maupun menengah," jelasnya.
Menurut dia, hal tersebut terlihat dari target penerimaan perpajakan masih dirasakan terlalu tinggi, padahal proyeksi pendapatan selalu mengalami revisi setiap tahunnya, karena berbagai penyebab.
"Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, target pendapatan juga terus direvisi berulang kali namun tidak jelas pencapaiannya," kata Rahayu.
Dengan kondisi ini, Gerindra memperkirakan penerimaan perpajakan bisa mengalami "shortfall" sebesar Rp100 triliun dan "tax ratio" tidak bisa mendekati proyeksi 11,5 persen terhadap PDB pada 2018.
Sementara itu, terkait kebijakan lainnya dalam RAPBN 2018, Rahayu mengharapkan adanya pagu transfer ke daerah yang lebih progresif bagi daerah yang minim investasi dan rendah kualitas infrastruktur terutama daerah tertinggal dan terdepan.
Selain itu, Rahayu meminta adanya kebijakan pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya dan menyentuh kebutuhan ekonomi produktif, seperti pertanian, nelayan, jalan kabupaten, listrik serta air bersih dalam belanja pemerintah.
"Gerindra memberikan apresiasi atas perbaikan manajemen dana desa terutama dalam penyaluran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan. Untuk itu, Gerindra mengharapkan dana desa bisa memberikan dampak signifikan kepada ekonomi masyarakat desa," tambah Rahayu. (Ant)
"RAPBN terkesan tidak kokoh, karena target penerimaan tidak realistis," kata Juru Bicara Partai Gerindra Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo saat membacakan pandangan fraksi mengenai Nota Keuangan dan RAPBN 2018 di Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Rahayu mengatakan postur RAPBN 2018 yang dirancang pemerintah masih belum memadai untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat sesuai tujuan pembangunan nasional.
"APBN perlu disusun secara realistis, sehingga mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan dan berkelanjutan baik jangka pendek maupun menengah," jelasnya.
Menurut dia, hal tersebut terlihat dari target penerimaan perpajakan masih dirasakan terlalu tinggi, padahal proyeksi pendapatan selalu mengalami revisi setiap tahunnya, karena berbagai penyebab.
"Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, target pendapatan juga terus direvisi berulang kali namun tidak jelas pencapaiannya," kata Rahayu.
Dengan kondisi ini, Gerindra memperkirakan penerimaan perpajakan bisa mengalami "shortfall" sebesar Rp100 triliun dan "tax ratio" tidak bisa mendekati proyeksi 11,5 persen terhadap PDB pada 2018.
Sementara itu, terkait kebijakan lainnya dalam RAPBN 2018, Rahayu mengharapkan adanya pagu transfer ke daerah yang lebih progresif bagi daerah yang minim investasi dan rendah kualitas infrastruktur terutama daerah tertinggal dan terdepan.
Selain itu, Rahayu meminta adanya kebijakan pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya dan menyentuh kebutuhan ekonomi produktif, seperti pertanian, nelayan, jalan kabupaten, listrik serta air bersih dalam belanja pemerintah.
"Gerindra memberikan apresiasi atas perbaikan manajemen dana desa terutama dalam penyaluran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan. Untuk itu, Gerindra mengharapkan dana desa bisa memberikan dampak signifikan kepada ekonomi masyarakat desa," tambah Rahayu. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil