Turki Larang Kegiatan LGBT di Ankara

Pihak berwenang Turki telah mengumumkan larangan pada semua acara budaya LGBT di provinsi Ankara sampai pemberitahuan lebih lanjut untuk "menjaga ketertiban umum".

Langkah tersebut menyusul larangan festival film gay berbahasa Jerman di ibu kota pada hari Kamis, dengan alasan dapat memicu kebencian dan berisiko terkena serangan teror.

"Sejak (Sabtu) 18 November dan sampai pemberitahuan lebih lanjut, semua acara film dan teater, pemutaran, panel, temu wicara, pameran, dan kegiatan lainnya telah dilarang," tegas administrasi Ankara di situsnya, sebagaimana dikutip dari The Guardian, Senin (20/11/2017).

Imbauan tersebut berargumen bahwa kejadian LGBT cenderung "memancing reaksi dalam segmen tertentu" masyarakat dan telah mengeluarkan larangan untuk "menjaga ketertiban umum".

Namun penyelenggara festival film pada Kamis menginginkan pihak berwenang untuk menawarkan perlindungan yang lebih besar, dengan mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak konstitusional mereka.

Pengumuman tersebut akan memicu kekhawatiran di kalangan aktivis LGBT di Turki bahwa hak mereka atas kebebasan berekspresi semakin dibatasi di bawah pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang berakar kepada Islam.

Homoseksualitas telah legal sejak diciptakannya republik Turki modern pada tahun 1923, dan juga disahkan di Kekaisaran Ottoman sejak pertengahan abad kesembilan belas. Namun, individu LGBT di negara ini sering mengeluhkan penganiayaan termasuk pelecehan, cemoohan, dan pemerkosaan serta permusuhan.

Acara kebanggaan tahunan kaum gay di Istanbul yang pernah menjadi acara yang sangat populer telah diblokir oleh pihak berwenang selama tiga tahun berturut-turut juga dengan alasan keamanan.

Aktivis menuduh pemerintah melarang peristiwa semacam itu dalam upaya memaksakan moralitas konservatif di negara yang sangat beragam. Namun pihak berwenang bersikeras bahwa mereka bertindak untuk melindungi keamanan warga.

Awal bulan ini, Erdogan sangat marah atas adanya kuota untuk para gay di sebuah komite lingkungan, dengan mengatakan bahwa hal itu bertentangan dengan nilai-nilai negara.