BI: Kinerja Perbankan Lampung Melambat

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung mengatakan bahwa kinerja perbankan daerah ini pada triwulan IV tahun 2017 melambat.

"Kondisi perbankan di Lampung itu dapat dilihat dari pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, dan kredit bank umum serta pembiayaan bank syariah tercatat melambat," kata Kepala Perwakilan BI Lampung Budiharto Setyawan, di Bandarlampung, Senin (2/4/2018).

Ia menyebutkan dana pihak ketiga bank umum dan bank syariah masing-masing tercatat 9,04 persen (year on year) dan 4,63 persen (yoy).

Dana itu, lanjutnya, jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 12,16 persen (yoy) dan 21,93 persen (yoy), terutama dipengaruhi perlambatan pertumbuhan tabungan dan deposito sejalan dengan kecenderungan masyarakat untuk melakukan spending di akhir tahun.

Demikian pula dengan kredit bank umum dan pembiayaan bank syariah yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan menjadi 9,22 persen (yoy) dan 17,73 persen (yoy) terutama disebabkan oleh melambat pertumbuhan kredit investasi.

Budiharto menjelaskan di tengah perlambatan tersebut, indikator risiko kredit bank umum tercatat membaik seiring turun rasio Non-Performing Loan (NPL) yang tercatat 1,96 persen, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 2,43 persen.

Pada sisi lain, kinerja pembiayaan bank syariah perlu mendapat perhatian, mengingat rasio Non-Performing Financing (NPF) akhir tahun yang meningkat dan tercatat cukup tinggi yakni 4,19 persen, meskipun masih terjaga di bawah threshold 5 persen.

Selanjutnya di sisi sistem pembayaran, sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung membaik triwulan-IV 2017, aliran outflow uang kartal di Provinsi Lampung tercatat meningkat cukup signifikan, begitu juga pada penggunaan uang elektronik untuk aktivitas pembayaran serta transaksi non tunai Real Time Gross Settlement (RTGS).

Pemanfaatan layanan keuangan digital (LKD) juga tercatat meningkat seiring dengan upaya elektronifikasi yang gencar disosialisasikan tahun 2017.

Adapun dalam rangka mendorong 'clean money policy', KPw BI Lampung senantiasa terus melakukan peningkatan intensitas kas keliling, kas titipan serta penukaran uang.

Dalam rangka implementasi elektronifikasi pembayaran Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS) khususnya pada dua ruas jalan tol yang telah diresmikan pada Januari 2018, KPw BI Provinsi Lampung terus melakukan koordinasi dengan pihak BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) dan perbankan, termasuk terus berupaya memperkenalkan Gerakan Nasional Nontunai untuk memperluas edukasi terkait elektronifikasi dan keuangan inklusif kepada masyarakat di Provinsi Lampung, selain penyediaan uang elektronik yang memadai.