Luhut: KM Sinar Bangun Tidak Mungkin Diangkat karena...

Menko Maritim RI, Luhut Binsar Pandjaitan, menuturkan kemarin (2/7/2018) dirinya memang merasa harus berangkat ke Danau Toba untuk bertemu langsung keluarga korban KM Sinar Bangun. Luhut?hanya ingin ada bersama mereka di masa-masa sulit.

"Saya ingat betul ketika dulu melihat kondisi para korban jatuhnya pesawat Airbus A320 AirAsia QZ8501 di Selat Karimata pada 2014. Jasad mereka sudah tidak utuh ketika diangkat. Ada badan tanpa kepala, ada sepotong tangan, ada juga potongan-potongan tubuh lainnya berserakan. Jika keluarga harus melihat itu, pasti akan lebih menyakitkan. Saya tahu itu," tutur Luhut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Karena itu, Luhut menjelaskan bahwa pengangkatan KM Sinar Bangun dan jenazah korban dari segi teknis memang tidak mungkin dilakukan. Kalau dipaksakan diangkat, bisa hancur. Karena ketika diangkat per 10 meter, tekanan itu 1 bar. Maka, kalau kedalamannya 450 meter, itu sama dengan 45 bar, sehingga kapal bisa meledak.

"Ahli dari kementerian saya juga melihat dampak dari segi reaksi kimianya. Katakanlah kapal berhasil diangkat sampai atas, ada resiko timbulnya keracunan H2SO. Saya yakin tentu tidak ada seorang pun dari kita yang mengharapkan ada korban tambahan," urai Luhut.

Luhut menuturkan?BPPT, KNKT, Basarnas, Polisi, TNI, pemda, Kemenko Maritim, dan semua unsur pemerintah sudah berdiskusi panjang dan memperhitungkan semua aspek.

Menurut Luhut, tindakan yang paling bagus adalah membuat monumen peringatan. Semua pihak sudah sepakat. Hari ini saya dilapori Pak JR Saragih, bahwa acara peletakan batu pertama monumen itu berjalan baik, dengan tingkat kehadiran 85%.

"Kemudian, yang kedua, 24 pelanggaran hasil temuan KNKT terkait KM Sinar Bangun sudah ada di meja saya. Saya mengundang para Bupati dan Kapolres terkait untuk menindaklanjutinya," Imbuh Luhut.

"Saya juga minta agar semua pelabuhan di kawasan Danau Toba harus dikelola oleh Syahbandar, sehingga ada sertifikasi pada setiap kapal. Pemilik kapal juga akan dilarang untuk merangkap menjadi nakhoda karena mereka beda kepentingan. Nakhoda pasti bicara masalah keamanan dan keselamatan, sedangkan pemilik kapal bicara bagaimana meraup keuntungan," tutur Luhut.

Selain itu, Pemda dan Polisi juga akan mengaudit semua kapal. Jangan ada lagi ada kapal 3 dek tapi kenyataanya hanya berijinkan 1 dek, serta kelebihan muatan kapal.

"Khusus kepada Polisi, saya minta semua pihak yang bertanggungjawab harus diproses. Saat ini proses hukum sedang berjalan, dan tidak mustahil jumlah tersangka akan bertambah," tegas Luhut.

Luhut memastikan pemerintah akan menangani masalah ini dengan serius karena ini adalah masalah serius.