Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ini Alasan Harga Hunian di Jakarta Sangat Tidak Terjangkau

        Ini Alasan Harga Hunian di Jakarta Sangat Tidak Terjangkau Kredit Foto: Cahyo Prayogo
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pakar perkotaan dari Jakarta Property Institute (JPI), Mulya Amri, mengungkap sejumlah faktor yang membuat harga hunian di Jakarta sangat tak terjangkau.

        Mulya menjelaskan, kepadatan Jakarta dipenuhi oleh rumah-rumah tapak yang tersebar dan berimpitan secara horizontal. Dengan demikian, pembangunan seperti ini menghabiskan lahan serta membuat harga hunian meroket.

        "Terbatasnya lahan dan rendahnya luas lantai yang boleh dibangun menjadi faktor kunci kurangnya hunian di Jakarta sehingga harga hunian di ibu kota melambung tinggi bagi seluruh strata ekonomi," kata Mulya dalam rilis?yang diterima di Jakarta, Minggu (16/12/2018).

        Menurut Mulya, pengurusan izin yang kompleks dan panjang juga menjadi faktor lain yang membuat hunian di tengah kota menjadi super mahal.

        "Berdasarkan studi JPI, pengembang harus menempuh waktu hingga 21 bulan dan mengacu pada 39 peraturan mengenai perizinan gedung untuk membangun gedung di atas delapan lantai dengan luas di atas 5.000 meter persegi di Jakarta,"?lanjutnya.?

        Solusinya, kata Mulya, adalah dengan mendorong lebih banyak pembangunan hunian vertikal di pusat kota dan sekitarnya dengan bantuan subsidi guna menyiasati harga tanah yang tinggi.

        Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah Jakarta dapat melibatkan perusahaan milik negara atau provinsi dalam mengatasi permasalahan lahan.

        "Sebagai contoh, pemerintah dapat membangun rumah susun yang layak bagi calon warga yang berpenghasilan rendah di atas pasar tradisional atau terminal," ungkapnya.

        Solusi ini dapat ditawarkan kepada BUMD atau BUMN untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

        "Pasar akan mendapatkan peluang bisnis lebih banyak, keluarga berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal di kota," katanya.

        Untuk mewujudkan usulan-usulan di atas, Mulya menyarankan pemerintah memiliki rencana induk yang lebih visioner. Ia mengatakan bahwa rencana induk Jakarta 2030 yang telah diterbitkan di tahun 2014 tidak memiliki visi spasial jangka panjang dan proyeksinya terlalu konservatif.

        Rencana tersebut mengasumsikan peningkatan jumlah penduduk Jakarta hanya 20%, yaitu meningkat menjadi 12 juta penduduk pada 2030.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Lestari Ningsih

        Bagikan Artikel: