Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Soal Nasib Menteri Lukman di Ujung Tanduk, Wapres JK Bilang Ini

        Soal Nasib Menteri Lukman di Ujung Tanduk, Wapres JK Bilang Ini Kredit Foto: Antara/Novrian Arbi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku prihatin perihal terjadinya kasus korupsi di Kementerian Agama. dengan kembali terjadinya kasus korupsi di Kementerian Agama. Ia pun berharap Menteri Agama Lukman Hakim tidak terlibat dengan kasus Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

        "Kita tentu prihatin dengan masalah ini. Namun, kita juga mengharapkan saudara Menteri Agama tidak terlibat langsung. Dalam hal ini biar kita serahkan ke KPK atau aparat hukum untuk menyelidiki kasus ini," ujarnya, Selasa (19/3/2019).

        Lanjutnya, ia menyebut kasus serupa adalah yang ketiga kali dalam kementerian tersebut. Seperti, pada 2001 yang menyeret Said Agil Munawar dan Suryadharma Ali terkait kasus korupsi dana haji.

        Selain itu, terkait adanya intervensi partai lantaran adanya menteri dari partai JK menahami kecurigaan tersebut. Menurutnya, dari 10 menteri Agama hanya dua orang yang dari partai.

        Baca Juga: Wow, Duit Sitaan KPK di Ruang Menteri Agama Banyak 'Bener'

        "Kalau dihubung-hubungkan ya dua-dua kena (kasus korupsi). Tentu juga ada kecurigaan memang bahwa di sini ada pengaruh. Tapi biar kita menunggu saja proses hukum," tukasnya.

        Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2018-2019.

        "Waktu pemanggilnya saya tidak tahu, tapi saya pikir sebagai kementerian, pasti akan dimintai klarifikasi," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Selasa (19/3).

        Baca Juga: Dag..Dig..Dug..Nasib Menag Lukman di Ujung Tanduk

        Tak hanya itu, KPK juga sudah menggeledah ruang Menang Lukman Hakim yang merupakan kader PPP di Kemenag pada Senin (18/3) dan menyita sekitar Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS. Lokasi lain yang digeledah adalah kantor DPP PPP yaitu ruangan ketua umum, bendahara dan administrasi.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: