Bappenas: Pembangunan Rendah Karbon Dorong Pertumbuhan 6%

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon/Low Carbon Development Initiatives (PRK/LCDI) merilis Laporan Kajian Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Indonesia, di Kantor? Kementerian PPN/Bappenas,Jakarta, Selasa (26/3/2019). Turut hadir dalam peluncuran laporan, Mantan Wakil Presiden Boediono.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, mengatakan pemerintah sangat menyadari manfaat yang dapat dipetik dengan mengubah pendekatan pembangunan menjadi pendekatan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Untuk itu lanjut Bambang, pihaknya? akan mendorong PRK ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024).

?Kita membutuhkan upaya yang lebih masif lagi. PRK harus menjadi upaya lintas sektor dan harus dijalankan bersama melalui komunikasi secara luas oleh berbagai pihak di semua tingkatan. Saat ini, kita harus bersama-sama menjalankan perubahan menuju PRK,? kata Bambang.

Baca Juga: Bappenas Dorong Daerah Punya Strategi Antisipasi Perubahan Iklim

Mantan Menteri Keuangan itu juga menilai dengan menerapkan PRK dapat menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata sebesar 6% per tahun hingga 2045. Angka ini lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan saat ini. PRK juga dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 43% pada 2030, melebihi target penurunan emisi Indonesia yang diniatkan (National Intended Contribution/NDC).

Wakil Presiden Indonesia ke-11 Boediono berpendapat PRK juga? dapat menciptakan serangkaian manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada 2045, kemiskinan ekstrem dapat diturunkan dari 9,8% dari total populasi pada 2018 menjadi 4,2%. Lebih dari 15,3 juta pekerjaan tambahan yang lebih hijau tercipta dengan pendapatan lebih baik. Kualitas udara dan air yang membaik juga dapat mencegah 40 ribu kematian setiap tahunnya.

Boediono menambahkan PRK juga mencegah hilangnya 16 juta hektar kawasan hutan dan menutup kesenjangan kesempatan dari sisi gender dan wilayah. Bahkan diperkirakan total nilai tambah PDB mencapai US$5,4 triliun, dan investasi yang dibutuhkan untuk rasio PDB lebih rendah dibandingkan dengan bisnis seperti biasa.

?Keberhasilan PRK sangat bergantung pada keterlibatan dan partisipasi penuh pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta baik di dalam maupun luar negeri, serta masyarakat luas,? pungkasnya.