Rommy Ngeluh Kemana-mana Diborgol, Sindiran KPK Bikin Ngakak!!

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah angkat bicara terkait keluhan Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (Rommy) yang menganggap sejumlah fasilitas Rumah Tahnan masih kurang layak. Pernyataan Rommy juga mewakili teman-temannya di dalam rutan K-4 cabang KPK.

Febri menyebutkan bahwa kondisi rumah tahanan sudah layak bagi para warga binaan. Terlebih, sambungnya, menjadi tahanan tidak memiliki kebebasan untuk beraktifitas dan mempunyai aturan.

"Jadi, jika ingin hidup bebas, semestinya sejak awal tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan yang berlaku, khususnya dalam konteks ini dugaan tindak pidana korupsi," katanya kepada wartawan, Jumat (20/6/2019).

Baca Juga: Rommy Komplain Fasilitas Rutan Jelek, Reaksi KPK Nyesek

Lanjutnya, ia menegaskan bahwa pengelolaan rutan KPK sudah sangat baik. Ditambah, sudah ada kunjungan Ditjen PAS, Kemenkumham mengecek sejumlah fasilitas Rutan.

"Pihak Ditjen Pas Kemenkumham untuk melihat kesesuaian sarana, prosedur dan pengelolaan tahanan lainnya. Secara prinsip disampaikan hal-hal yang pokok sudah dijalankan di Rutan cabang KPK," ujarnya.

Sambungnya, untuk permintaan pemanas makanan yang diminta Rommy memang tidak bisa dibawa masuk rutan. Dan untuk waktu ibadah, KPK mengaku sudah memfasilitasi sesuai ajaran agama masing-masing.

"Jadi tidak benar jika dikatakan tahanan diborgol saat menjalankan ibadah tersebut," tegasnya.

Tambahnya, "KPK berharap hal ini juga menjadi pembelajaran bagi publik, terutama bagi para pejabat agar tidak melakukan korupsi. Karena jika diproses dalam kasus korupsi atau pidana lainnya dan ditahan, maka akan ada pembatasan kebebasan dan fasilitas yang memang diatur di peraturan pidana yang berlaku," katanya menambahkan.

Baca Juga: Pekan Depan, KPK Panggil Ulang Menteri Agama

Seperti diketahui, Rommy sempat mengirim surat berisi keluah dirinya dan tahanan KPK. Surat tersebut juga, pada tanggal 6 Januari 2019 dan 29 Januari ditandatangani oleh 22 tahanan sampai 28 tahanan.

Berikut poin-poin yang ada di surat Romi

Tanggal 6 Januari 2019

Perihal: Pemberlakuan pemborgolan pada waktu akan melaksanakan ibadah kegiatan lainnya

1. Pemberlakuan pemborgolan pada waktu salat Jum?at dan kebaktian

2. Pelarangan melaksanakan ibadah kebaktian bagi warga rutan beragama Nasrani

3. Pemberlakuan pemborgolan pada waktu keluar rutan untuk kegiatan penyidikan, persidangan dan berobat ke rumah sakit

"Dengan ketiga alasan tersebut di atas, kami meminta pimpinan KPK agar mencabut aturan pemborgolan tersebut. Seandainya harus diterapkan maka harus pula secara selektif dan tertentu bagi mereka yang dapat menggangu keamanan serta kelancaran proses hukum di KPK dan pengadilan,? isi surat tersebut.

Kemudian, surat tanggal 29 Januari 2019

Perihal: perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan Rutan KPK

Sejak awal tahun 2019, rutan KPK dipimpin oleh kepala rutan yang baru. Sejak itu kami tahanan rutan KPK telah mendapatkan perlakukan yang tidak manusiawi :

1. Terkait pelaksanaan ibadah (salat Jumat dan kebaktian)

2. Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap keluarga yang akan melaksanakan haknya untuk mengunjungi kami di Rutan KPK.

3. Mempersulit perawatan kesehatan bagi tahanan yang sakit yang perlu tindakan medis/pengobatan yang cepat.

4. Tindakan kepala Rutan yang tidak komunikatif dan cenderung mengambil tindakan sepihak.

5. Tindakan kepala Rutan melakukan penyitaan alat listrik pemanas (bukan kompor) yang sebelumnya telah diijinkan oleh pemimpin KPK dan kepala Rutan

Oleh karena itu kami menyampaikan permintaan kepada komisioner KPK dan kepala Rutan KPK sebagai berikut:

1. Kepala Rutan KPK dalam Pelaksanaan Tugasnya harus mangacu pada peraturan Perundang-undangan khususnya PP Nomor 58 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), serta memperlakukan warga Rutan KPK secara manusiawi agar dapat tercipta suasana Rutan yang harmonis sebagaimana telah kami rasakan sebelumnya.

2. Segera memberikan fasilitas pemanas listrik sederhana yang telah disita dan memperbaiki/menyediakan fasilitas penyimpanan makanan yang memadai sesuai dengan Pasal 29 PP Nomor 58 Tahun 1999 serta sepenuhnya membantu warga Rutan KPK untuk melaksanakan ibadah puasa (Pasai 13 dan Pasal 31 PP No. 58 Tahun 1999).

3. Memperbanyak frekuensi kunjungan keluarga dari dalam empat kali dalam seminggu menjadi empat hari dalam seminggu, sehingga pengiriman makanan yang telah menjadi hak warga Rutan KPK dapat lebih banyak dan mengurangi kemungkinan makanan menjadi basi. Perlu kami sampaikan bahwa hanya di Rutan KPK yang dibatasi kunjungan keluarga hanya dua kali dalam seminggu. Di Rutan atau Lapas lainnya seperti di Polres, Kejaksaan dan Lapas lain frekuensi hari kunjungan adalah empat sampai lima kali dalam seminggu.