Pemerintah Malaysia akan membicarakan status penduduk tetap penceramah kontroversial Zakir Naik. Hal tersebut dikatakan oleh seorang menteri karena meyakini bahwa Naik harus dipulangkan ke India untuk menghadapi tuntutan pencucian uang dan ujaran kebencian.
Ustadz Zakir Naik diketahui telah tinggal di Malaysia selama sekitar tiga tahun. Ia mendapat kecaman atas komentarnya baru-baru ini bahwa umat Hindu di negara Asia Tenggara itu memiliki "hak 100 kali lebih banyak" daripada minoritas Muslim di India dan bahwa mereka kadang-kadang lebih percaya pada pemerintah India daripada Malaysia.
Ras dan agama sendiri merupakan isu sensitif di Malaysia, di mana Muslim membentuk sekira 60 persen dari 32 juta penduduknya. Sisanya yaitu etnis China dan India, yang sebagian besar adalah beragama Hindu.
Menurut Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Kulasegaran menjelaskan komentar Naik bisa bertujuan untuk menciptakan perpecahan di negara multi-ras itu sehingga dia bisa memenangkan hati umat Islam.
Ia mengatakan Naik tidak pantas mendapatkan status sebagai penduduk tetap dan bahwa masalah itu akan dibahas oleh Kabinet, yang bertemu pada Rabu.
"Kami telah menyatakan posisi kami, yaitu bahwa tindakan harus diambil dan bahwa Zakir Naik seharusnya tidak lagi diizinkan untuk tetap di Malaysia," ujar Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, Rabu (14/8/2019).
"Perdana menteri telah memperhatikan kekhawatiran kami. Kami menyerahkan kepadanya untuk mempertimbangkan posisi dan memutuskan sesegera mungkin apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut,? tambahnya.
Menteri Sumber Daya Manusia, M. Kulasegaran, dan Menteri Air, Tanah dan Sumber Daya Alam, Xavier Jayakumar juga memberikan komentar untuk mendesak PM Mahathir Mohammad untuk mengusir Naik.
Zakir Naik dikabarkan telah berulang kali menolak dakwaan terhadapnya di India, mengatakan para pengecamnya mengutip perkataannya di luar konteks untuk memfitnahnya.
"Pujian saya kepada pemerintah Malaysia untuk perlakuan Islam dan adil terhadap minoritas Hindu sedang diputarbalikkan dan salah kutip untuk memenuhi keuntungan politik dan menciptakan keretakan komunal," ujarnya dalam sebuah pernyataan pada Rabu.
Laporan dari kantor berita Malaysia mengatakan pada hari Selasa malam bahwa Naik tidak dapat dikirim kembali ke India karena kekhawatiran akan keselamatannya.
"Jika ada negara lain yang ingin menerimanya, mereka dipersilakan," ujar Mahathir.
Seperti yang diketahui, India melarang Yayasan Penelitian Islam Naik pada akhir 2016, menuduhnya mendorong dan membantu para pengikutnya untuk mempromosikan atau berusaha untuk mempromosikan perasaan permusuhan, kebencian atau niat buruk antara berbagai komunitas dan kelompok agama yang berbeda.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Abdul Halim Trian Fikri
Tag Terkait: