Salah satu pakar ekonomi terkemuka, Abdalla Hamdok telah diambil sumpahnya sebagai perdana menteri dan pimpinan pemerintahan transisi Sudan pada Rabu. Hamdok berjanji akan mengupayakan tercapainya perdamaian dan memprioritaskan penyelesaian krisis ekonomi yang melanda negara itu.
Terpilihnya Hamdok sebagai pemimpin baru Sudan dilakukan saat Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, mantan kepala dewan militer Sudan, dilantik sebagai pemimpin Dewan Kedaulatan baru yang akan memerintah negara itu selama tiga tahun hingga pemilihan umum digelar.?
Pemilihan umum itu nantinya menjadi yang pertama kali digelar di Sudan usai puluhan tahun berada di bawah pemerintahan autokrasi.
"Slogan yang mengakar dalam revolusi, 'kebebasan, perdamaian dan keadilan,' akan membentuk program periode transisi," kata Hamdok kepada wartawan pada konferensi pers di Khartoum sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (22/8/2019).
April kemarin, Jenderal Burhan dan sejumlah pejabat militer Sudan menggulingkan Presiden Omar Al-Bashir yang telah berkuasa selama tiga dekade, menyusul serangkaian demonstrasi massal dan kesulitan ekonomi yang terjadi di negara itu.
Usai Bashir dilengserkan, Sudan melalui masa-masa bergejolak, dengan kuatnya tekanan pada militer untuk menyerahkan pemerintahan kepada sipil yang diwarnai demonstrasi dan kekerasan. Setelah menyepakati kesepakatan pembagian kekuasaan, pihak militer dan oposisi Sudan membentuk Dewan Kedaulatan yang akan memerintah selama masa transisi, menggantikan dewan militer yang dibubarkan.
Dewan beranggotakan enam tokoh sipil dan lima pejabat militer itu akan menjalankan pemerintahan sampai pemilihan umum digelar tiga tahun mendatang.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Abdul Halim Trian Fikri
Tag Terkait: