Ini yang Membuat PM Thailand Dituding Melanggar Undang-Undang

Kantor Ombudsman Thailand pada Selasa membeberkan jiks Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan kabinetnya telah melanggar undang-undang. Hal tersebut dikarenakan ia tidak mengucapkan sumpah kesetiaan secara penuh dalam upacara pelantikan mereka.

Diketahui, Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan 35 menteri kabinet Thailand mengucapkan sumpah kesetiaan mereka kepada Raja Maha Vajiralongkorn pada sebuah upacara di istana Bangkok pada 16 Juli. Akan tetapi, mereka tidak mengucapkan kalimat terakhir, yaoitu menegakkan dan mematuhi konstitusi.

"Perdana menteri tidak melafalkan semua kata-kata seperti yang disyaratkan oleh konstitusi," kata Sekretaris Jenderal Kantor Ombudsman, Raksagecha Chaechai, kepada wartawan sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (27/8/2019).

"Karenanya, pengambilan sumpah itu tidak lengkap," terangnya.

Raksagecha menyatakan Mahkamah Konstitusi harus memutuskan apa yang perlu dilakukan karena sumpah yang tidak lengkap dapat berarti bahwa semua tindakan pemerintah dapat dilihat sebagai langkah yang tidak konstitusional.

Prayuth sendiri telah menolak berkomentar saat wartawan bertanya kepadanya tentang keputusan kantor Ombudsman tersebut. Ketika mengambil alih kekuasaan usai kudeta 2014, Prayuth, yang saat itu menjabat sebagai panglima militer, telah menghapus undang-undang dasar sebelumnya.

Konstitusi saat ini disusun atas perintahnya dan memberi militer peran penting dalam politik.

Pada tanggal 8 Agustus, Prayuth mengatakan dia bertanggung jawab penuh atas pengucapan yang tak lengkap itu dan meminta maaf. Dia meyakinkan negara bahwa pemerintah akan berfungsi seperti biasa meski tidak merinci bagaimana dia akan memperbaiki situasi.

Seperti diketahui, lewat siaran televisi upacara 16 Juli memperlihatkan Prayuth membaca dari selembar kertas ketika ia dan kabinetnya bersumpah setia kepada raja dan bersumpah untuk melakukan tugas mereka demi kepentingan daerah dan rakyat, tetapi meninggalkan bagian terakhir tentang konstitusi.

Prayuth kini perdana menteri dengan dukungan anggota parlemen baru yang pro-militer, yang dipilih dalam pemilihan umum yang sangat ketat pada Maret.