Ruwet! Dicopot dari Perdana Menteri, Prayuth Chan-o-cha Malah Jabat Menteri Pertahanan Thailand

Warta Ekonomi, Bangkok -

Prayuth Chan-ocha, yang menjabat perdana menteri Thailand, telah menaruh jabatannya itu dan melanjutkan perannya sebagai menteri pertahanan (menhan).

Prayuth telah menyampaikan pidato pertamanya kepada publik, di mana ia bersedia mundur sementara dari jabatan perdana menteri (PM), tapi tetap menjadi menhan alih-alih mundur dari pemerintahan.

Baca Juga: Seorang Jenderal yang Didukung MK Ambil Alih Posisi Prayuth Chan-o-cha Sebagai PM Thailand

Diketahui bahwa sejak 2019, Prayut juga memegang jabatan sebagai menhan. 

Prayuth sebelumnya tidak memberikan pernyataan apa pun sejak pengadilan menskors, memerintahkannya untuk berhenti menunaikan tugasnya sebagai PM. 

"Saya akan terus melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai menteri pertahanan untuk rakyat dan Thailand setiap harinya," kata Prayuth di akun Twitter kantor PM, pada Kamis (25/8).

Juru bicara pemerintah juga telah mengonfirmasi hal serupa, di mana Prayut dikonfirmasi mengundurkan diri sebagai pemimpin negara itu untuk sementara. Namun, ia akan tetap menjadi menhan.

Perombakan kepemimpinan yang tidak biasa itu terjadi menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand pada Rabu (24/8). Hari itu, MK mengesahkan perintahnya agar Prayut mundur, sementara pengadilan mempertimbangkan apakah dia memang telah melanggar batas masa jabatan delapan tahun yang baru-baru ini tertulis dalam konstitusi.

Prayut sendiri tercatat mulai mengambil peran sebagai PM negara itu, setelah kudeta militer pada 2014. Kursi kekuasaan makin dicengkeramnya usai ia memenangkan pemilihan kontroversial pada tahun 2019. Saat itu, Prayut sukses melampaui ambang batas suara dari Dewan dan Senat, yang anggotanya dipilih junta.

Pemilihan umum itu, yang diadakan di Thailand pada 24 Maret 2019, juga menjadi pemilihan pertama sejak kudeta Thailand 2014. Itu juga menjadi pemilihan pertama yang diadakan sesuai dengan konstitusi 2017, yang dirancang di bawah junta militer yang berkuasa.

Bagaimanapun, Prayut telanjur memerintahkan konstitusi kerajaan untuk ditulis ulang, melarang seorang PM menjabat lebih dari delapan tahun. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Prayut telah melanggar batasnya sendiri.

Kontroversi mengenai batas masa jabatan Prayuth akhirnya menjadi episode terbaru dalam drama kekacauan politik Thailand, yang berjalan hampir selama dua dekade.