Gelombang Aksi di Mana-Mana, Aktivis 98 Curigai...

Aktivis Reformasi 98, Wahab Talaohu menilai gerakan mahasiswa saat ini berbeda jika dibandingkan dengan gerkaan mahasiswa era orde baru. Menurutnya, kala itu muncul dari gerakan pemikiran menjadi gerakan massa untuk menjatuhkan rezim otoriter. Tentu itu melalui proses yang panjang.?

"Itu melalui proses panjang, tapi gerakan mahasiswa ini instan," ujarnya saat diskusi publik bertajuk Dinamika Politik Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober, yang digagas Forum Jurnalis Merah Putih, di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Baca Juga: Ratusan Orang Lakukan Aksi Duduk, Buntut Polisi Tembak Demonstran

Baca Juga: Demo Sering Terjadi di Indonesia, Departemen Luar Negeri AS Peringatkan Warganya

Lanjutnya, ia menceritakan, situasi saat itu membuat mahasiswa bangkit melawan rezim yang berkuasa. Jadi ada penindasan terhadap rakyat kekuasaan secara otoriter itu lah yang melahiran gerakan mahasiswa.?

"Dari tahun 1974 hingga 1998 penguatan konsep dan gerakan mengalami mati bangun. Maka kawan kawan melalukan bunuh diri class atau melakukan cuti," ujarnya.?

Namun, kondisi saat ini jauh berbeda. Bahkan, terjadinya gelombang aksi secara massif beberapa hari terkahir di sejumlah daerah Indonesia diduga ada yang memobilisasi massa.

"Ini mobilisir. Gerakan by desain, mahasiswa dijadikan sebagai pemukul (triger)," ucapnya.?

Ia menegaskan, bahwa gerakan mahasiswa itu punya tugas suci agen perubahan dan kontrol sosial.? Sesungguhnya mahasiswa itu anak kandung dari rakyat. Maka standing mahasiswa pada ranah moral. Ketika sudah bergeser maka patut diingatkan.?

"Untuk mahasiswa harus konsisten pada gerakan moral. Jangan sampai terjebak dalam politik praktis yang sifatnya pragmatis karena gerkan itu pasti dikhawtairkan ada kepentingan politik," imbaunya.

Sementara itu, Pendiri Aliansi Relawan Jokowi, Haidar Alwi menduga sejumlah aksi yang terjadi ditunggangi mulai bentrokan di Wamena, Papua hingga aksi mahasiswa dan pelajar yang berujung bentrok. Tujuan membuat gaduh bangsa ini dan menggagalkan pelantikan Presiden terpilih.?

"Saya yakin demo puncak ini 18-19 Oktober. Supaya tanggal 20 Oktober tidak jadi dilantik itu tujuan mereka. Saya sedang invesitigasi maupun dengan cara horizontal dan vertikal," bebernya.

Jika massa demontran menuntut Undang Undangan KPK yang sudah disahkan. Maka disarankan untuk memilih jalur konsitusi melalui Mahkamah Konsitutusi (MK). Untuk itu, ia mengimbau agar semua pihak tidak mudah terprovokasi.?

"Kalau semua berkutat RUU semua ada jalannya. Buat apa kita memilih DPR kalau kita tidak percaya lagi. Proses yang dilakukan adalah proses konstitusi yang sangat baik," tegasnya.?