Imbas Kerusuhan, Irak Terbitkan Aturan Jam Malam dan Pemblokiran Internet

Dampak dari bentrokan demonstran anti-pemerintah dan pasukan keamanan membawa Irak untuk memberlakukan aturan jam malam di Baghdad. Aturan itu terbit karena parahnya bentrokan pada hari kedua.?

Pemberlakuan jam malam masih belum bisa dipastikan hingga kapan. Selain itu, ada tiga kota lain yang mulai memberlakukan jam malam seiring terjadinya aksi protes atas kurangnya pekerjaan, layanan umum yang buruk dan meningkatnya korupsi.

"Semua kendaraan dan individu dilarang untuk beraktivitas di Baghdad mulai pukul 17.00 (waktu setempat)," bunyi pernyataan yang dikeluarkan Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi, seperti dikutip dari?BBC, Kamis (3/10/2019).

Baca Juga: 3000 Warga Irak Turun ke Jalan, Polisi Tembaki Demonstran dengan Gas Air Mata

Pernyataan itu memberikan pengecualian bagi wisatawan yang ke dan dari bandara kota, ambulans, pegawai pemerintah di rumah sakit, departemen listrik dan air, serta peziarah agama.

Sementara jam malam telah diberlakukan di kota-kota sebelah selatan seperti Nasiriya, Amara dan Hilla.

Selain jam malam, platform media sosial dan akses internet telah diblokir di beberapa daerah. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram dan aplikasi sosial dan olahpesan lainnya diblokir oleh beberapa penyedia internet mulai pukul 15.30 waktu setempat pada hari Rabu, demikian laporan situs Netblocks.

Seorang pengunjuk rasa di Baghdad menuntut pemerintah Irak melakukan perubahan salah satunya merombak pemerintah yang ada sekarang.

"Kami menuntut perubahan, kami ingin kejatuhan seluruh pemerintah," kata seorang pengunjuk rasa di Baghdad, yang ingin tetap anonim karena takut akan pembalasan, kepada Reuters.

Kementerian Dalam Negeri Irak menyalahkan perusuh yang bertujuan untuk merusak makna sebenarnya dari tuntutan pengunjuk rasa dan mengganggu kedamaian.

Baca Juga: Daftar Peristiwa Penting di 22 September! Dari Serangan Irak ke Iran Hingga. . . .

Menanggapi aksi protes dan kerusuhan yang terjadi di Irak, PBB telah meminta pihak berwenang untuk menahan diri.

"Setiap individu memiliki hak untuk berbicara secara bebas, sesuai dengan hukum," kata perwakilan khusus PBB Jeanine Hennis-Plasschaert.

Aksi protes nasional ini adalah yang terbesar selama pemerintahan Perdana Menteri menjabat setahun yang lalu.