Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pihaknya tengah diserang opini tidak sehat, terkait kritikan soal Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 yang disebut tidak transparan.
"Sudah lah itu penggiringan opini yang enggak sehat, jadi enggak usah, cukup ya," ujarnya kepada wartawan, di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10/2019).
Baca Juga: Dituding Tak Transparan soal Anggaran Prioritas, ini Tangkisan Anies
Baca Juga: Bikin Jalur Sepeda Sudirman-Fatmawati, Anies Baswedan Ingin Warga Jakarta. . .
Lanjutnya, ia menyebut terkait anggaran saat ini masih dalam proses pembahasan. Namun, tegasnya, pembahasan bukanlah memulai dari nol. Namun, sedang ada penyesuaian terkait kondisi ekonomi saat ini.
"Karena asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 itu mengalami penyesuaian, jadi pemasukan kita yang dahulu dirancang ketika kita menyusun untuk pertama kali sejak bulan April, Mei, itu kita memberikan masukan terjadi pergeseran, saya rasa APBN kan gitu, pemasukan kita pajak nasional maupun daerah mengalami perubahan," jelas Anies.
Terkait pengunggahan dokumen KUAPPAS 2020 ke situs Bapedda, ia menyerahkan hal tersebut kepada sekretaris daerah Saefullah.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Wiliam Aditya Sarana menilai Pemprov DKI tidak transparan terkait anggaran khususnya soal dokumen KUA-PPAS 2020 karena tidak bisa diakses di situs APBD.
"Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?Maka, melalui tulisan ini saya mendorong agar pembahasan APBD 2020 segera dibahas dan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil