Raker Bersama Komisi IV, Mentan Syahrul Tegaskan Pentingnya Masalah Pertanian

Dalam Rapet Kerja (Raker) perdana bersama Komisi IV DPR RI di ruang rapat Komisi IV, Selasa (5/11/2019), Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa masalah pertanian sangat penting, mendasar, dan kompeks sehingga harus dipikirkan bersama.

"Pembanguan pertanian ini harus lebih maju, tidak boleh stuck (macet). Pertanian harus makin mandiri. Ada tantangan baru yang harus kita jawab dari masa ke masa dan era ini dengan teknologi," kata Syahrul saat rapat seperti yang ada di keterangan tertulis, Selasa (5/11/2019).

Baca Juga: Ini Langkah Kementan untuk Swasembada Daging Sapi

Syahrul menegaskan perlunya sinergi antara Komisi IV DPR RI dengan Kementan dalam membangun pertanian yang makin maju. Syahrul menambahkan bahwa dia siap mengambil peran dan memimpin dalam program pemerintah yang berorientasi pada pertanian.

"Saya tidak akan mempermalukan Komisi IV. Yang paling penting adalah tunjukkan saya yang mana yang harus saya kerjakan dan seperti apa harusnya dilakukan agar kebutuhan dasarnya selesai," lanjut Syahrul.

Mengingat pentingnya pertanian bagi negara, dalam program 100 hari kerja, Mentan Syahrul fokus dalam menyelesaikan data pangan. Data merupakan pijakan utama agar benar-benar bekerja dengan tepat guna mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejaheteraan petani serta sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Oleh karena itu, 100 hari ini saya minta kepada seluruh jajaran untuk selesaikan data. Bagaimana mau kerja kalau datanya nggak beres. Oleh karena itu, saya selesaikan data ini. Saya sudah datangi BPS," sebutnya.

Untuk menghasilkan data yang akurat, lanjut Syahrul, Kementan bersama BPS dan kementerian terkait dalam waktu dekat ini membangun sistem untuk melakukan pencitraan satelit dengan resonansi tinggi dengan menggunakan artificial intelligence dan menggunakan robot contraction. Harapannya,?Januari-Februari sudah bisa dilaporkan sumber pangan bagi 267 juta orang Indonesia. Juga, diketahui daerah mana yang masih bisa ditanam dan kapan akan terjadi panen.

Program lain yang menjadi fokus Kementan adalah membangun sistem Komando Strategi Pertanian (Kostra Tani) hingga tingkat kecamatan, perbaikan konsep asuransi dan bank pertanian, mengidentifikasi pengembangan industri pangan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjamin ketersediaan pangan strategis 3 bulan ke depan untuk 267 juta jiwa.

"Peningkatan kapasitaa penyuluh melalui Kostra Tani sangat penting. Penyuluh kita adalah Kopassus pertanian. Kita nggak boleh kalah, penyuluh itu adalah agenda intelektualnya petani. Kalau di agenda mereka sistemnya tertinggal, semua tertinggal. Karena itu, manajemen hulu dan hilir, manajemen pemupukan, manajemen penyiangannya harus jelas dikuasai penyuluh," beber Syahrul.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagio, menyebutkan bahwa tantangan pembangunan pertanian ke depan adalah jumlah populasi penduduk dunia. Di tahun 2050, penduduk dunia akan berkembang mencapai 9 miliar jiwa yang akan diikuti dengan munculnya masalah krisis energi dan pangan. Pertanian, lanjutnya, menjadi sektor penting memenuhi kebutuhan energi dan pangan sehingga tanggung jawabnya ada di dunia pertanian dan Kementan memegang peranan penting. Terkait data, Firman mengapresiasi langkah Mentan Syahrul.

Baca Juga: HPS ke-39, Momentun Pererat Kerja Sama demi Pertanian Indonesia

"Untuk program bantuan sosial terkait mekanisasi, program ini sangat membantu petani. Namun, perlu diatur regulasinya agar alat mesin pertanian yang dibagikan ke kelompok tani bukan menjadi milik pribadi. Hal ini banyak sekali terjadi di semua daerah sehingga alat mesin pertanian perlu dibangun sistem yang serius dan bila perlu alat mesin pertanian menjadi aset pemerintah daerah atau desa," tuturnya.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi IV lainnya yakni Fadoli. Menurutnya, dengan data yang akurat, pemerintah dapat membangun insfrastruktur pertanian, misalnya irigasi sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, pemerintah tahu berapa besar irigasi pertanian yang harus diperbaiki dan dibangun.

"Dengan data, penting juga kita mengetahui berapa jumlah petani. Dalam hal percepatan birokrasi, data juga dapat memperbaiki regulasi yang mempercepat pelayanan ke petani. Saya yakin sinergitas Kementan dengan Komisi IV dapat menyejahterakan petani," tutupnya.