Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ahok Jadi Bos BUMN, Cetus PA 212: Musibah!!!

        Ahok Jadi Bos BUMN, Cetus PA 212: Musibah!!! Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Juru bicara PA 212 Novel Bamukmin menyoroti rencana menteri BUMN Erick Thohir menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin salah satu perusahaan plat merah.

        Ia menilai hal tersebut merupakan musibah bagi Indonesia. Sebab, baginya, mantan narapidana Ahok dinilai tak pantas mengisi jabatan di BUMN.

        "Buat saya Ahok itu musibah buat bangsa ini dan yang nggak habis pikir kok residivis dijadikan pejabat BUMN. Seperti sudah tidak ada lagi putra/putri bangsa Indonesia yang terbaik di negara ini," katanya kepada wartawan saat dihubungi, Kamis (14/11/2019).

        Baca Juga: Gak Terima Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Malah Suruh Karyawan yang Demo

        Baca Juga: Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Ancam Demo!

        Lanjutnya, ia menilai masih banyak putra dan putri bangsa yang bersih dari kasus huku, dan memiliki pengalaman ketimbang Ahok. Terkait itu, ia pun menuding ada kepentingan lain dibalik penunjukkan Ahok sebagai pejabat di BUMN.

        "Saya duga ada hutang budi yang merekomendasikan Ahok sebagai pejabat BUMN atau ada pesanan atau tekanan bahwa Ahok harus masuk sebagai pejabat dinegara ini," ujarnya.

        Sambungnya, "Ini pasti bisa jadi ada unsur politik kepentingan dari negara luar yang berpengaruh karna ada indikasi Ahok digadang-gadang menjadi orang nomor satu di Pertamina dan itu BUMN, obyek paling vital dinegara ini dan sangat berbahaya dipegang oleh Ahok. Bisa-bisa dibuat gaduh yang akan mengancam kestabilan nasional," tambahnya.

        Secara pribadin, ia mengaku menolak Ahok jika benar-benar akan mengisi jabatan di instansi negara manapun.

        "Tentunya kami sebagai anak bangsa menolak Ahok untuk memimpin di BUMN manapun atau yang terkait jabatan diinstansi negara manapun. Karena itu hak kami yang tidak mau negara ini dipimpin oleh residivis dan kasus hukum berkenaan dugaan korupsi nya blom jelas sampai saat ini," tukasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: