BUSET!! Indonesia dan Malaysia Bisa Perang Cuma Gara-Gara...

Direktur Topografi Angkatan Darat Brigjen Asep Edi Rosidin mengatakan batas negara Indonesia dan Malaysia masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan. Sebab, ia menilai dua negara ini pernah mengalami ketidakharmonisan akibat batas negara, yang akhirnya membuat Indonesia harus merelakan wilayahnya.

Ia pun mengingatkan pemerintah Indonesia dan Malaysia agar tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan negosiasi batas negara ini. Menurutnya, peringatan ia berikan karena negosiasi yang tak segera diselesaikan bisa memicu masalah.

"Kepastian hukum batas negara juga tidak ada. Ujung- ujungnya kalau nanti intensitas ketegangan semakin meningkat tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang lebih parah lagi, seperti yang dulu, konfrontasi dan lain lain, terjadinya perang antar negara bertetangga," katanya kepada wartawan, saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11).

Baca Juga: Thailand Dibungkam Malaysia, Pelatih Vietnam: Mereka Bukan Tim Lemah

Baca Juga: Tingkatkan Ekspor, Kemendag Fokus Kembangkan Kawasan Perbatasan

Lanjutnya, urusan sengketa bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Indonesia pernah kalah dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan pada 2002 di jalur Mahkamah Internasional. Sehingga hasil pahit itu adalah Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kerajaan Malaysia.

"Kalau tidak selesai penyelesaian akan dibawa ke Mahkamah Internasional, di mana kalau di situ keputusan bukan di tangan kita tapi di tangan mereka (Mahkamah Internasional). Itu tidak bagus," cetusnya.

Kemudian, terjadi hambatan pembangunan di wilayah batas negara. "Kalau dibiarkan tidak selesai berlarut-larut itu akan menimbulkan ketegangan. Di situ akan menimbulkan persaingan tidak sehat. kemudian pembangunan akan terkendala," katanya lagi.

Sambungnya. "Jadi masalah telah didiskusikan selama 10 kali. Dengan diskusi intensif itu kesepakatan itu bisa dirasionalisasi dan batas bisa didefinisikan yang disepakati oleh kedua belah pihak," cetusnya.

Ia mengatakan saat ini Indonesia dan Malaysia telah memiliki pemahaman yang sama soal batas negara. Pemahaman mengacu pada peta perbatasan yang telah disepakati sejak zaman penjajahan Belanda-Inggris, konvensi 1891, perjanjian 1915, dan perjanjian 1928.?